Berita

Jajaran Pengurus GP Ansor Datangi Istana/Net

Politik

Bertemu Jokowi, GP Ansor Bahas Konferensi Besar dan Omnibus Law

KAMIS, 12 MARET 2020 | 21:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengurus baru GP Ansor mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/3). Rombongan diterima oleh Presiden Joko Widodo dan pertemuan berlangsung tertutup.

Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil, usai pertemuan mengatakan kunjungan jajaran pengurus GP Ansor kali ini adalah untuk berkonsultasi kepada presiden guna membahas pelaksanaan Konferensi Besar GP Ansor pada tahun ini.

Situasi saat ini, di tengah wabah virus corona, sangat rentan untuk menyelenggarakan kegiatan massal.


"Jadi kita mau menyelenggarakan konbes. Konferensi besar itu forum di bawah kongres yang mengundang Presiden, tapi tadi sekaligus kita minta pengunduran waktu kepada Presiden terkait dengan corona itu tadi," ujar Yaqut Cholil.

Pengunduran waktu konbes mempertimbangkan kemungkinan beberapa aspek. Jokowi pun sepakat jika konbes diundur menyesuaikan kondisi dan setelah wabah virus corona berakhir.

"Karena kumpulnya ribuan orang ini kan menjadi tidak terjamin soal penularan corona, maka tadi Presiden juga oke. Dan beliau telah berkenan dan akan datang di Konbes Ansor, itu menjelang Konbes PBNU," jelas Yaqut Cholil atau yang akrab disapa Gus Yaqut.

Belum dipastikan sampai kapan pengunduran itu, dan kepastian pelaksanaannya.
 
"Ya ini masih tentatif, tapi beliau sudah lock waktulah kapan pun akan datang ke Ansor. Kira-kira itu," terang Gus Yaqut.
 
Pertemuan berlangsung tidak terlalu lama. Namun, pembicaraan bukan hanya soal mundurnya acara konbes tetapi juga membahas beberapa hal lain, termasuk di antaranya tentang Omnibus Law.

Menurut Gus Yaqut, dalam hal Omnibus Law, Jokowi membuka diri. Ia menerima masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Masalah sosialisasi harus lebih diperluas lagi agar masyarakat semakin paham.
 
"Jadi, beberapa hal yang selama ini menjadi rasa penasaran kami ini terjawab. Intinya bahwa kalau saya menangkap tadi itu, Omnibus Law yang kontroversial ini hanya kurang cara mensosialisasikan ke publik. Publik harus disosialisasikan sebenarnya apa Omnibus Law itu," tutup Gus Yaqut dengan bijak.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya