Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Siapkan Impor Bawang Bombay Sebanyak 2.000 Ton

KAMIS, 12 MARET 2020 | 07:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah akan mempercepat proses impor beberapa komoditas bahan pangan, termasuk bawang bombay dan bawang putih, menyusul kelangkaan persediaan akibat wabah virus corona.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan izin impor untuk bawang bombay sebanyak 2.000 ton, berdasarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian.

“Yang baru saya ajukan itu izin impor keluar sesuai RIPH secara bertahap dan saya lihat sudah ada proses impor yang selesai,” jelas Agus di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).


Untuk bisa mendapatkan izin impor bawang bombay, importir harus mendapatkan RIPH dari Kementerian Pertanian dan melengkapi persyaratan seperti penguasaan gudang baik sewa ataupun milik untuk menaruh bawang bombay impor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan izin impor yang sudah keluar berdasarkan RIPH sebanyak 2 ribu ton dan saat ini sedang dalam proses menunggu bawang bombay masuk ke Indonesia.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor bawang bombay dan juga bawang putih asal China, India, dan juga Australia.

Untuk bawang putih, Agus mengatakan akan menyusul izin impor setelah selesai proses. Jika harga terlihat naik, proses izin impor bawang putih akan dipercepat sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bawang putih sudah dikeluarkan nanti apa bila masih tinggi dan lambat proses nanti keluarkan kebijakan sesuai arahan presiden. Mempercepat pengadaan impornya," ujarnya.

Pemerintah juga masih mempertimbangkan kebijakan apa yang akan diambil. Dalam waktu dekat akan diambil keputusan untuk menjaga harga jelang Ramadhan. Termasuk siapa yang akan diberikan izin impornya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya