Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali/Net

Politik

Permohonan Maaf Raja Belanda, PKS: Setelah 75 Tahun Harus Ada Kompensasi

RABU, 11 MARET 2020 | 07:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Belanda, Willem Alexander, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa kekerasan yang dilakukan pemerintah Belanda setelah proklamasi.  

PKS pun menilai permintaan maaf tersebut sudah terlalu terlambat. Ketua DPP PKS, Mardani Ali, menyebut itu sudah 75 tahun.

"Terlalu lambat permohonan maafnya. Butuh waktu 75 tahun," ujar Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (10/3).


Kekerasan yang dilakukan pihak Belanda kepada rakyat Indonesia setelah proklamasi, menurut Mardani, merupakan kelanjutan dari kekerasan yang terjadi pada ratusan tahun sebelumnya.

Sementara Raja Belanda hanya menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan pada masa sesudah proklamasi. Menurut Mardani, tidak bisa dipisahkan kekerasan Belanda antara sebelum dan sesudah masa proklamasi.

Mardani menilai peristiwa kekerasan, baik sebelum atau sesudah proklamasi, membawa penderitaan untuk rakyat Indonesia. Untuk itu, dia mengatakan, pihak Belanda tak cukup hanya dengan meminta maaf, tetapi ada kompensasi yang layak.

"Belanda mesti berpikir tentang kompensasi pada rakyat Indonesia. Bisa dalam bentuk dana abadi (endowment fund) bagi kesejahteraan rakyat," katanya.

Raja Belanda Willem Alexander menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan Pemerintah Belanda kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Raja Willem bukan minta maaf atas kekerasan di masa penjajahan, namun ia menyatakan itu untuk kekerasan yang terjadi setelah proklamasi.

Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 abad. Walau Indonesia telah mengumumkan kemerdekaannya, rupanya masih terjadi peperangan dengan pihak Belanda. Tercatat dalam sejarah peristiwa yang disebut Agresi Militer I dan II.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya