Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah terus menuai kritik dari kalangan masyarakat. Bukan hanya karena tidak adanya kepekaan pada rakyat, kebijakan yang dikeluarkan dan pernyataan yang disampaikan pejabat juga membingungkan.
Begitu kata peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).
Menurut Bhima Yudhistira, Presiden Jokowi sering kali mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat kebingungan.
"Pemerintah memang kurang peka terhadap situasi ekonomi. Banyak blunder kebijakan yang membingungkan masyarakat," ucap Bhima Yudhistira kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).
Misalnya, kata Bhima, soal rencana Presiden Jokowi mengeluarkan anggaran untuk influencer di sektor pariwisata senilai Rp 72 miliar untuk menarik wisawatan yang menurun akibat Virus Corona Baru atau Covid-19 di Indonesia.
"Di negara lain yang dipikirkan itu fokus kasih suntikan ke ekonominya bukan malah suntik influencer," jelas Bhima.
Selain itu kata Bhima, kebijakan Presiden Jokowi soal dokumen Bappenas yang menyebut bahwa solusi mengatasi pelemahan ekonomi karena virus corona yakni dengan omnibus law.
"Ada-ada saja pemerintah ini. Padahal omnibus law pembahasan masih panjang, isinya penuh polemik. Jangan sampai ekonomi sudah berdarah darah baru keluar itu omnibus law. Kan nggak ada gunanya," tegas Bhima.
Presiden Jokowi harus mencontoh negera tetangga seperti Malaysia yang mengeluarkan kebijakan antisipasi ekonomi secara jelas, terukur dan tepat sasaran.
"Tim ekonomi Jokowi ini sebenarnya paham tidak masalah jangka pendek di Indonesia?" heran Bhima.
