Berita

Mendagri Tito Karnavian/Net

Politik

Tito Karnavian: Negara Tidak Boleh Kalah Oleh Pelanggar Hukum!

SELASA, 10 MARET 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Negara tidak boleh kalah oleh para pelanggar hukum, terlebih bila pelanggar sudah mengancam kedaulatan NKRI.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengikuti rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (10/3).

"Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum apalagi menggunakan senjata, saya kira itu," kata Tito.


Hal itu disampaikan berkenaan dengan adanya aksi kelompok kriminal bersenjata yang kembali meneror warga di Papua. Menurutnya, untuk menangani ancaman kelompok bersenjata, sudah ada TNI dan Polri.

Kedua institusi keamanan itu juga diketahui merupakan satgas gabungan yang mengamankan sekitar kawasan tambang Freeport.

"Kelompok-kelompok ini ingin melakukan gangguan keamanan, kemudian masyarakat yang ada di situ ketakutan sehingga mereka minta untuk diamankan di Timika," ujarnya.

Mantan Kapolri ini pun meminta agar masyarakat yang mengungsi tetap diperhatikan kondisinya. Kementerian sendiri sudah berkomunikasi dengan Pemda setempat, agar kondisi warga yang mengungsi tetap diperhatikan.

"Kemudian juga Polres dan Kodim membantu mereka sambil pengamanan di sana diperkuat oleh bapak Panglima TNI dan Kapolri. Pemda kami minta berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, baik tokoh agama maupun tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita," paparnya.

Bahkan menurut Tito, sangat penting berbicara dengan kelompok kriminal bersenjata. Sebab berdasarkan pengalamannya saat jadi Kapolda Papua, komunikasi dengan KKB juga terbukti bisa meredam aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut.

"Jadi soft approach tetap dilaksanakan. Kalau seandainya soft approach-nya tidak bisa dilaksanakan dan mereka melakukan pelanggaran hukum, apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya