Berita

Analis politik Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang, Adib Miftahul/Net

Politik

Parliamentary Treshold 7 Persen Terlalu Tinggi, Bikin Angka Golput Naik

SELASA, 10 MARET 2020 | 10:30 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sepakat dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk mengusulkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dinaikkan menjadi 7 persen. Sedangkan, Presidential Threshold tetap 20 persen.

Melihat kesepakatan dua pimpinan parpol tersebut, analis politik Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang, Adib Miftahul berpendapat, menaikkan PT dari 4 ke 7 persen bisa berdampak terhadap angka partisipasi pemilih.

“Karena pemilih kadang tak mau melihat parpol dan figur itu-itu saja. Ketika pemilih disuguhkan demikian, lebih memilih golput,” kata Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/3).


Pada akhirnya, lanjut Adib Miftahul, ambang batas parlemen yang menentukan ialah pemilih. Masuk tidak partai politik ke Parlemen ditentukan oleh suara pemilih.

“Jadi kasih kesempatan parpol kecil, hadirkan pilihan. Toh pemilih sudah cerdas,” ujarnya.

Di sisi lain, Adib Miftahul melihat wacana naiknya PT menjadi 7 persen ini adalah dalam rangka hegemoni parpol besar. Hal itu bukan tanpa alasan. Mengingat dalam Pemilu 2019 kemarin, Nasdem dan Golkar mendapat suara lebih dari 7 persen.

“Kalau tak mencapai itu? Emang berani? Jadi saya kira PT cukuplah segitu (4 persen seperti Pemilu 2019),” sindir Adib Miftahul.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya