Berita

Iwan Sumule (kedua kanan)/Net

Politik

Australia Melecehkan Atau Sedang Mendukung Indonesia Dapat Pinjaman IMF?

SELASA, 10 MARET 2020 | 07:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah Australia kembali mengeluarkan pernyataan yang menyinggung kinerja pemerintah Indonesia dalam menangani virus corona baru atau Covid-19.

Jika sebelumnya Perdana Menteri Scott Morrison meragukan Indonesia yang zero corona dan akhirnya keraguan itu terbukti, maka sekarang giliran Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia yang ragu dengan penanganan pemerintah pada virus asal Wuhan, China itu.

DFAT Australia mengeluarkan memperbarui status travel advice untuk Indonesia menyusul satu kasus baru positif Corona atau Covid-19 di Australia yang merupakan WNI. Mereka kemudian memperingatkan warganya bahwa Indonesia tak memiliki kapasitas yang memadai untuk menguji penyakit Covid-19 atau mengisolasi pasien.


Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule naik pitam dengan pernyataan itu. Dia menilai apa yang disampaikan Australia merupakan bentuk pelecehan terhadap Indonesia.

“Ini pelecehan,” terangnya kepada redaksi, Selasa (10/3).

Namun demikian, di satu sisi, Iwan Sumule kembali bertanya-tanya. Jangan-jangan, kata dia, Australia justru sedang membantu Indonesia agar bisa mencairkan dana pinjaman dari IMF.

Dia ingat bahwa Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menganggap penyebaran virus corona telah membuat banyak negara berisiko. Risiko mengancam negara yang memiliki sistem kesehatan lemah, ruang kebijakan yang tak memadai, ekspor komoditas yang turut tergoncang, dan banyak ketidakpastian lain.

Untuk itu, IMF menyediakan pinjaman sebesar 10 miliar dolar AS kepada negara-negara termiskin tanpa bunga dengan jangka waktu 10 tahun.

Sementara negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah dapat mengakses pinjaman dengan bunga rendah, sebesar 40 miliar dolar AS untuk jangka waktu lima tahun.

“Jangan-jangan Australia justru sedang mendukung Indonesia agar dapat bantuan lebih banyak dari IMF untuk atasi corona?” tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya