Ketum DPP Nasdem Surya Paloh saat kunjungi DPP Golkar/RMOL
Pemilu Serentak 2019 seyogyanya dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali pada Pemilu-Pemilu berikutnya. Sejumlah catatan hitam seperti ratusan nyawa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi korban harus dipertimbangkan.
Karena itu, Partai Nasdem mengusulkan agar Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) lebih baik dilaksanakan tidak serentak.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh saat jumpa pers seusai menggelar pertemuan tertutup bersama DPP Partai Golkar, di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3).
"Agar Pemilu serempak tahun 2019 yang telah kita lalui tidak lagi diulangi seperti yang telah kita lalui bersama. Kami berharap mungkin tetap terpisah, yaitu Pileg terlebih dulu beberapa bulan dan baru pelaksanaan Pilpres," kata Surya Paloh.
Disisi lain, sambungnya, hampir semua partai politik di Indonesia pun merasa terbebani dengan adanya Pemilu Serentak seperti terjadi pada 2019 lalu. Sebab, Pileg dan Pilpres dilangsungkan secara bersamaan.
"Saya yakin semua partai politik merasakan betapa beratnya kondisi pelaksanaan Pemilu secara serempak itu, aksesnya, situasinya, sebenarnya di luar dari batas kewajaran kapasitas kami sebagai peserta Pemilu," tuturnya.
Atas dasar itu, Nasdem mengimbau apa yang telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mesti menjadi perhatian semua pihak dalam hal ini partai politik. Meskipun, untuk mengembalikan Pileg dan Pilpres dipisah bukanlah perkara mudah.
"Tentu ini merupakan suatu pekerjaan rumah bagi kami. Tidak hanya Golkar dan Nasdem, tapi seluruh institusi partai lainnya yang ada di fraksi di parlemen. Kami akan coba, agar Nasdem dan Golkar mengajak duduk bersama parpol lainnya untuk memikirkan apa soslusi yang terbaik dengan situasi seperti ini. Ini yang kami bicarakan," tandasnya.
