Berita

Sandiaga Uno/Net

Politik

Virus Corona Diumumkan Setelah Ada Tawaran Dana IMF, Sandiaga: Jangan Kita Kait-kaitkan Ke Politik

SENIN, 09 MARET 2020 | 13:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Muncul dugaan pemerintah Indonesia mengumumkan adanya virus corona setelah mendapatkan tawaran pinjaman dari World Bank melalui IMF. Dugaan tersebut muncul dari politisi Partai Demokrat.

Politisi Partai Gerindra Sandiaga Sholahuddin Uno menyampaikan agar masyarakat melihat ancaman virus corona ini seperti wabah pandemik sebelumnya MERS, dan SARS.

“Jadi, jangan kita kait-kaitkan kepada politik, apalagi kita kait-kaitkan kepada pinjaman asing,” ujar Sandi saat ditemui di Kantor Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (9/3).


Menurutnya, Indonesia perlu waspada dengan adanya virus corona tersebut lantaran bisa mengancam pertumbuhan ekonomi dan dihantui oleh bayang-bayang resesi. Namun, dia menyarankan agar pemerintah tidak menambah beban negara dengan berutang.

“Sekarang ini ekonomi Indonesia masih bertumbuh tapi kita perlu waspada. Jadi, utang-utang kita kelola dengan baik, jangan ditambah utang luar negerinya, dalam keadaan seperti sekarang tapi kita siapkan sektor keuangan kita,” ujarnya.

Pihaknya juga telah mengimbau OJK untuk memulai melakukan pendataan perusahaan-perusahaan mana saja yang perlu ditegur dalam pembayaran pajak negaranya.

“OJK tadi saya imbau juga untuk mulai melakukan pendataan mana saja perusahaan yang perlu dijadwal ulang, pembayaran pokok utangnya, diberikan kelonggaran sehingga UKM-UKM terutama masih tetap bisa berproduksi,” urainya.

Mantan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 ini juga meminta masyarakat untuk berhati-hati mengenai tawaran investasi bodong di tengah merebaknya virus corona yang masuk ke Indonesia.

“Kita juga sampaikan, hati-hati pada saat-saat seperti ini banyak yang menawarkan investasi-investasi, yang tidak masuk akal investasi bodong. Kenali ciri-cirinya kalau terlalu tinggi keuntungannya biasanya itu adalah investasi yang abal-abal,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya