Politikus Demokrat Beberkan Masalah Di Ibukota Baru, Termasuk Ahok?

Rencana pemindahan ibukota baru tampaknya terus menuai polemik. Dari mulai kondisi lahan yang juga rawan bencana, hingga terakhir penunjukkan para kandidat pemimpin di wilayah ibukota baru nantinya.

Seperti yang diuraikan politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (8/3). Ada sejumlah masalah ibukota baru yang dicanangkan pembangunannya di wilayah Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Dalam cuitannya di akun @KRMRoySuryo2, ahli telematika ini menyampaikan bahwa daerah ibukota baru tidak bebas bencana.

"Terbukti tidak bebas bencana," ucap Roy Suryo.

Dilaporkan Kantor Berita RMOLBanten, mantan Menpora ini juga memperlihatkan beberapa potongan pemberitaan yang ternyata rencana pembangunan ibukota Baru ditolak oleh penduduk asli.

Selain itu, lanjut Roy Suroyo, anggaran pembangunan ibukota baru tidak masuk akal. Kemudian, dia juga menyentil calon pemimpin otoritas di wilayah ibukota baru.

"Ada rencana ditunjuk langsung si HoaK yang jelas-jelas Mantan Napi, Tidak Santun, Potensi Banyak bermasalah Hukum," ujar Roy.

Roy Suryo tidak menegaskan apakah yang dimaksud 'HoaK' itu adalah Ahok, panggilan Basuki Tjahaja Purnama yang pernah menjabat Gubernur DKI dan sekarang menjadi Komisaris Utama Pertamina.

"Memang di luar logika akal sehat. Melamar pekerjaan saja perlu SKCK, ini untuk Rencana IBUKOTA NEGARA (bukan sekadar Kampung), bisa-bisanya ada Mantan NAPI? Come on, Penduduk +62 ini 267 juta, kok masih saja hanya nama si HoaK yang muncul. Kemarin jadi Komut Pertamina saja NOTHING," sebut Roy sambil memperlihatkan beberapa potongan berita yang berkaitan dengan Ahok.

Diketahui, Presiden Joko Widodo sudah mengajukan empat calon Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN). Yaitu Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.