Kapoksi F-PKB Komisi X DPR RI, Lathifah Shohib/Istimewa
Program pelatihan guru dan kepala sekolah untuk organisasi masyarakat (Ormas) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dirasa janggal.
Menurut Kapoksi F-PKB Komisi X DPR RI, Lathifah Shohib, program tersebut terkesan tak transparan lantaran ada beberapa organisasi daerah yang berkompeten menyelenggarakan pendidikan ditolak saat mendaaftar.
"Jadi disinyalir sudah ada ploting untuk ormas atau LSM. Kalau memang sudah di-
design sedemikian rupa untuk kepentingan kelompok tertentu, ngapain di-
launching?" kata Lathifah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3).
Ia pun meminta parameter dan
track record organisasi yang lolos seleksi dibuka secara umum kepada publik. "Ingat Mas Menteri (Nadiem Makarim), program ini uang dari rakyat, jangan dibuat mainan," tegasnya.
Selain itu, transparansi juga perlu dilakukan lantaran program tersebut rawan disusupi organisasi radikal. Oleh karenanya, perlu keterlibatan organisasi yang kenyang pengalaman.
"Organisasi kegamaan yang sarat pengalaman di bidang pendidikan seperti NU juga harus dilibatkan," tandasnya.
Diketahui, pelatihan tersebut nantinya dilakukan kepada pendidik di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Targetnya pelatihan dilakukan terhadap 50 ribu guru dan 5.000 kepala sekolah.
Organisasi yang terpilih akan menyelenggarakan program rintisan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di bidang literasi dan numerasi selama dua tahun ajaran, yaitu 2020 hingga 2022. Pelatihan sepenuhnya dari pihak organisasi masyarakat dengan disertai penyaluran dana dari Kemendikbud kepada ormas yang lolos seleksi.
