Berita

Jiwasraya/Net

Publika

Di Antara Pilihan, Bailout BPJS Kesehatan Atau Jiwasraya?

MINGGU, 08 MARET 2020 | 16:40 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

JANGAN sampai salah. Kebijakan yang salah menciptakan ketidakadilan. Dan hadirnya rasa tidak adil, merupakan ekspresi bentuk dari ketimpangan perlakuan. Memberikan petunjuk mengenai keberpihakan.

Bukan tanpa sebab, opsi penyelesaian kasus Jiwasraya, menempatkan skema solusi model bailout. Beberapa setting sudah dipersiapkan. Rencana bailout ditempatkan di urutan kunci.

Bahkan, menempatkan rencana bailout sebagai sebuah rencana aksi recovery dari kegagalan bisnis korporasi, adalah sebuah hal yang terbilang keliru. Terlebih bisnis Jiwasraya bersifat swasta, meski milik negara.

Indikasi awal dari proses keliru pengelolaan bisnis Jiwasraya, tercermin dari pengambilan keputusan investasi bodong. Walhasil, return tidak menutup janji imbal hasil. Defisit terjadi, gagal bayar menyeruak.

Sampai di situ, skema dasarnya nampak klasik. Kerugian perusahaan pelat merah itu, dikembalikan kepada pemilik saham terbesar, yakni negara. Motif yang tampak usang.

Lantas, atas kerugian bisnis tersebut, negara akan memberikan suntikan modal, menambah arus kas, memperkuat kembali perusahan yang tengah layu untuk bisa kembali bergairah.

Injeksi dana segar, seolah menjadi kewajiban untuk menyehatkan perusahaan negara. Format yang diajukan bisa terlihat normal dan lebih soft melalui penguatan modal -bailin.

Lebih jauh lagi, usulan menutup kerugian -bailout juga bisa dilakukan, dengan alasan terdapat potensi dampak sistemik. Aspek reputasi dan kepercayaan market harus dijaga.

Berbekal pertimbangan itu, bailout bisa disarankan menjadi formula menutup kerugian secara langsung. Termasuk imbasnya pada industri sejenis.

Pengalaman riil atas deskripsi bailout tersebut, bisa terlihat pada kasus Century. Modal besar untuk menginfus bank Century, berakhir dengan melego di bawah nilai penyehatannya.

Menimbang Etik

Kebangkrutan perusahaan negara, sering diperhadapkan dengan pilihan restrukturisasi dan privatisasi. Kerugian karena kesalahan pengolahan seolah diartikan sebagai risiko bisnis. Padahal bisa jadi ada motif tersembunyi, di balik kegagalan tersebut.

Problemnya kemudian, bila opsi bailout dijadikan sebagai langkah perbaikan kondisi Jiwasraya, kerugian pemegang premi bisa ditutup, tetapi ketidakadilan bagi publik terjadi.

Terutama ketika dikomparasikan dengan program BPJS Kesehatan, yang digagas sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat secara universal, yang justru selalu terbelit dan dirundung defisit.

Upaya memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, tidak pernah berada dalam kondisi yang sehat. Program yang sifat jangkauannya berlaku secara nasional tersebut, bergantung pada bailout.

Pokok persoalan BPJS Kesehatan terletak pada nilai pemanfaatan program oleh publik secara meluas. Sebelum ini akses kesehatan terbatas, melalui program BPJS Kesehatan, fenomena gunung es masalah kesehatan publik menjadi terbuka.

Pelepasan mekanisme kenaikan tarif premi BPJS Kesehatan, merupakan langkah untuk masuk ke dalam keseimbangan pasar. Asuransi kesehatan bersifat sosial gotong royong ini, berhadapan dengan situasi hidup-mati publik.

Situasi ini tentu berbeda dengan asuransi Jiwasraya yang relatif terbatas dan mengejar profit. Jenis asuransi ini, memberi tawaran imbal hasil sebagai nilai tambah perlindungan finansial bagi nasabahnya.

Bila pemerintah, kemudian justru responsif dan tampak bersiap untuk menambal bolong Jiwasraya melalui bailout. Sementara dilain sisi bersikap agak pasif untuk bersikap pada defisit BPJS Kesehatan, kita tentu akan menyoal etik dan tanggung jawab kekuasaan kepada kepentingan publik.

Jadi bagaimana menuntaskan problem Jiwasraya? Keluarkan terlebih dahulu skema penyelesaian melalui bailout. Lantas pulihkan melalui mekanisme hukum terkait. Buat terang dan transparan misteri kerugian Jiwasraya. Setelah itu, serahkan pada profesional terkait untuk menyusun peta jalan bagi solusi yang dihadapi.

Lalu bagaimana dengan defisit BPJS Kesehatan? Karena ini menyangkut hajat langsung publik atas akses kesehatan, maka tempatkan opsi bailout sebagai bentuk dari tanggung jawab kekuasaan atas kehidupan publik. Secara bersamaan, dilakukan pengelolaan profesional, dengan dasar politik yang memiliki keberpihakan bagi persoalan mendasar publik.

Jangan sampai upaya menyehatkan Jiwasraya, justru menurunkan tingkat kesehatan jiwa raga publik. Semoga.

Penulis sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Pengurus Serikat Pekerja Kuatkan Gugatan Pensiunan Pegadaian

Kamis, 13 Februari 2025 | 01:34

Platform Telkom Genjot Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kamis, 13 Februari 2025 | 01:19

Tokoh Dayak: Pilbup Barito Utara Cukup Lancar

Kamis, 13 Februari 2025 | 00:53

Wujudkan Energi Bersih, Pertamina Sulap Gas Suar Kilang Menjadi Listrik

Kamis, 13 Februari 2025 | 00:31

Terdakwa Kasus Narkoba Berhasil Diringkus Usai Buron 10 Tahun

Kamis, 13 Februari 2025 | 00:13

Kerja Sama "Two Countries Twin Parks" Genjot Investasi Sektor Industri

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:45

Erdogan Hadiahkan Mobil Listrik Togg T10X pada Prabowo

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:35

Cukong Trump Tekor Rp3.300 Triliun, IHSG Berbalik Lompat 1,74 Persen

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:31

Biaya Perjalanan Dinas Hingga Rapat Dipangkas Polri Demi Efisiensi

Rabu, 12 Februari 2025 | 23:17

Warga Pesisir Pulau Jawa Terancam Ditelan Laut

Rabu, 12 Februari 2025 | 22:55

Selengkapnya