Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Nol Persen Kemiskinan Di 2024, Istana: Kalau Tak Tercapai Namanya Juga Target

SABTU, 07 MARET 2020 | 14:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia bebas orang miskin pada tahun 2024 mendatang. Padahal di tengah kondisi perekonomian dunia dan Indonesia sedang mengalami hal sulit.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Kepala Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian mengatakan, yang namanya target bisa tercapai bisa juga tidak.

“Saya kira menargetkan itu tak jadi masalah, yang namanya target itu bisa tercapai bisa tidak,” kata Donny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/3).


Dengan menargetkan angka kemiskinan 0 persen di 2024, Presiden Jokowi, kata Donny sebetulnya ingin mamacu pemerintahanya untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia di semua sektor saat ini.

“Artinya bahwa ketika presiden menargetkan hal yang ambisius, dia ingin mengatakan ayo kita bekerja keras lebih baik lagi untuk memenuhi target itu,” ujarnya.

Donny mengatakan, terkait optimisme pemerintah untuk mencapai target yang sudah ditentukan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi di tahun ini berada di kisaran 4,8 persen sampai 5,1 persen, menurutnya banyak asumsi.

“Kita harus banyak berbicara dengan ekonom yang tahu persis dengan kondisi perekonomian Indonesia,” kata Donny.

Adapun langkah satu konkrit pemerintah untuk mencapai target tersebut ialah dengan menerbitkan Omnibus Law RUU cipta lapangan pekerjaan yang saat ini tengah digulirkan pemerintah namun justru menciptakan pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Kata kuncinya sebetulnya memudahkan lapangan pekerjaan, yakni dengan Omnibus Law cipta lapangan pekerjaan bagaimana kita mau menaikan perekonomian kalau tidak ada lapangan pekerjaan, kalau tidak ada itu gak bakal ada investasi dan uang berputar disitu,” pungkas Donny.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya