Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/RMOL
Ekonom senior Dr. Rizal Ramli setuju dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Aceh diperpanjang setelah berakhir pada tahun 2027.
Diperpanjang tapi dengan syarat, yaitu pengelolaannya harus transparan dan alokasinya harus jelas.
Demikian disampaikan RR saat menjadi narasumber diskusi "Peran Media Siber Dalam Kerangka Pembangunan ekonomi Aceh dan Perjuangan Perpanjangan Dana Otsus", di Hotel Kryard Banda Aceh, Jumat (6/3).
Diskusi digelar dalam rangka Deklarasi Jaringan Masyarakat Siber Indonesia (JMSI) Aceh. Pembicara lain dalam diskusi tersebut adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Aceh, Zainal Arifin Lubis dan penasehat Kadin Aceh yang juga politisi senior PDI Perjuangan Karimun Usman.
Menurut RR, jika dana Otsus dikelola secara benar, transparan, dan efektif, Aceh akan keluar dari peta kemiskinan. Rp 8 triliun per tahun yang diterima Aceh lewat Otsus adalah angka yang besar, bisa menstimulus perekonomian masyarakat di Tanah Rencong.
Dia mengusulkan, dari dana tersebut masyarakat miskin Aceh diberi dana langsung melalui rekening bank sebanyak Rp 5 triliun. Lalu Rp 3 triliun lainnya untuk membangun insfrastruktur untuk memancing perekonomian rakyat, serta program yang menyentuh rakyat lainnya.
Sebaiknya itu dikelola pihak bank, karena dengan manajemen bank, program itu bisa terkontrol.
"Setiap kuartal harus diberi laporan dan dirilis di media sosial yang bisa dikaji oleh pakar dari perguruan tinggi, LSM dan masyarakat lainnya," ujar mantan Menko Perekonomian itu.
Amatan RR, selama ini pengelolaan dana Otsus Aceh tidak transparan dan banyak sekali untuk "proyek" hibah. Karena perencanaan yang tidak matang. Jadinya, jadi banjakan oleh pihak legislatif dan eksekutif.
"Dana hibah itu kita tahu diberikan kepada konco-konconya saja dan tidak menetes ke masyarakat. Maka wajar saja sudah 20 tahun Aceh menikmati dana Otsus, tapi ironisnya kemiskinan di Aceh masih yang tertinggi (di Sumatera). Ini maaf saja ya, saya bisa blak-blakan saja," demikian RR.
