Beredar draf rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama (IKANU) Mesir yang akan digelar pada 7-8 Maret 2020 di Cirebon, Jawa Barat.
Draf rekomendasi tersebut berisi tentang ajakan agar forum Rakernas bisa menghasilkan hal-hal yang kongkrit untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.
Draf Rakernas IKANU Mesir berisi empat poin yang ditandatangani penanggung jawab rekomendasi, Alfaqier Imam Jazuli:
Pertama, IKANU menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Potensi kekayaan ini seharusnya disyukuri oleh segenap elemen bangsa dengan merancang pengembangan dan tata kelola yang berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila kelima, sehingga berdampak pada tingkat perbaikan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Akan tetapi dalam perjalanannya sebagai bangsa, tidak dipungkiri bahwa akar masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah kekuasaan oligarki, atau intoleransi ekonomi oleh segelitir orang yang berduit dengan penguasa atas nama pemerintah.
Kedua, melihat realita itu maka, IKANU berharap kepada orginasasi induk, dalam hal ini PBNU agar bersedia mengeluarkan fatwa yang tegas untuk melawaannya. Sebagai salah satu bentuk jihad agama, yaitu menjalankan amanah UUD 1945 dan mengisi kemerdekaan. Tidak perlu ada rasa takut melawan orang-orang pribumi sendiri, apalagi asing, yang kebetuluan memegang kekuasaan ekonomi dan politik.
Tidak perlu segan melawan pemerintah karena kita hanya setia pada bangsa dan negara. Sebab pemerintah terkadang hanya sebagai representasi asing atau wakil dari segelintir pribumi yang sudah tidak punya hati nurani.
Ketiga, IKANU menghimbau kepada seluruh elit pemerintah dan semua pihak terkait agar orientasi pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai bentuk tanggung jawab menjalankan amanat UUD 1945 maupun amanah agama di hadapan Tuhan YMH. Karena kesejahteraan seluruh rakyat adalalah cita-cita inti dari kemerdekaan. Sementara kemiskinan adalah bentuk nyata dari belum keluarnya kita sebagai bangsa dari keterjajahan.
Karena itu, ketimpangan ekonomi dan jarak yang membentang antara orang kaya dan miskin di negeri ini adalah kekerasan yang tidak bisa dibiarkan. Sayangnya, selama ini, kekerasan selalu saja ditarik pada agama. Padahal, kekerasan berupa kemiskinan ini bersumber dari keteledoran diri sendiri.
Keempat, dalam rangka mengentaskan keterpurukan itu, wacana intoleransi ekonomi dan kemandirian harus segera digarap dengan serius. Pelemahan ekonomi dan politik terhadap kelompok NU dan Nahdliyyin harus disetop. Salah satunya dengan menggunakan PKB, yang notabene sebagai "anak kandung NU". Sungguh sangat miris melihat PKB yang hanya berhasil menggalang 11 juta pemilih, padahal warga Nahdliyyin sekitar 90 juta voters.
Kelima, IKANU berharap Muktamar NU ke 34 di Lampung nanti diharapkan bisa menjadi ajang merumuskan
grand design program ekonomi dan politik NU ke depan, serta kesempatan menentukan cara -cara melepaskan diri dari jebakan-jebakan kaum kapitalis-oligarkis. Jika tidak, maka keterpurukan ekonomi dan politik NU, seperti yang sekarang dirasakan bersama, akan abadi selamanya.
Ketua IKANU Mesir, KH. Faiz Syukron Makmun sebelumnya mengatakan, Rakernas akan menyoroti mitigasi bencana dan peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat.Mitigasi bencana antara lain terkait dengan kesiapan pemerintah menghadapi wabah virus corona.
Menurut Gus Faiz sapaan akrabnya, pemerintah semestinya memegang peran sentral dan vital dalam menghadapi masuknya virus corona ke Indonesia. Dia menilai pemerintah belum sepenuhnya siap.
Munculnya
panic buying salah satu indikator kuat ketidaksiapan pemerintah menciptakan ketenangan dan menekan rasa panik publik di masyarakat. Belajar dari pengalaman Singapura, kata dia, kebutuhan utama masyarakat seperti masker dan hand sanitizer dipenuhi langsung oleh pemerintah setempat.
"Langkah ini sangat membantu dalam menekan kepanikan publik yang justru bisa kontraproduktif," kata dia beberapa hari lalu.
Begitu juga, kata Gus Faiz, langkah tegas pemerintah Arab Saudi menutup kunjungan warga negara asing bisa dijadikan pertimbangan untuk menekan laju pandemi corona yang cukup pesat.
"Dalam kaidah Islam sebaiknya mengedepankan maslahat keselamatan jiwa ketimbang meraup devisa," tutur dia.
Gus Faiz melanjutkan, persoalan kedua yang dibahas dalam Rakernas yang akan dihadiri ratusan alumni aktivis NU Mesir dari berbagai daerah ini, adalah terkait dengan pemerataan keadilan ekonomi. Dia menilai masih ada ketimpangan ekonomi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per September 2019 sebesar 9,22 persen atau menyisakan 24,7 juta jiwa, namun faktanya jurang antara si kaya dan si miskin masih sangat timpang. Hanya segelintir warga Indonesia yang menguasi segala lini perekonomian di Tanah Air.
"Tentu ini yang kita sayangkan dan perlu kesadaran bersama agar jurang kesenjangan ini terkikis," papar dia.
Persoalan ketiga yang jadi sorotan dalam Rakernas bertemakan "Nahdliyin dan Tantangan Ekonomi 4.0" ini adalah penguatan Islam moderat sebagai identitas Islam Indonesia.
Moderasi beragama tersebut sejatinya dapat diaplikasikan dalam berbagai lini kehidupan. Konsepsi moderasi Islam ini bisa mendasari sikap dalam hidup berbangsa dan bernegara.
