Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin/Net
Yayasan Anti-Rasuah Malaysia (YARM) meminta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menghindari penunjukkan pejabat yang terkait dengan tuduhan korupsi di pengadilan, bahkan jika ia sudah terbukti tidak bersalah, untuk masuk ke dalam kabinet.
Dikatakan oleh Presiden YARM, Datuk Seri Zakaria Jaffar, meski dianggap tidak bersalah, penunjukkan pejabat yang sudah berkaitan dengan kasus korupsi akan menimbulkan persepsi negatif.
"Saya percaya bahwa korupsi bukanlah suatu pilihan dan harapan kami bahwa janji itu akan terwujud karena orang-orang benar-benar membenci pemimpin yang tidak berintegritas," katanya seperti yang dimuat
Berita Harian pada Selasa (3/2).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Presiden Asosiasi Inspeksi Penipuan Malaysia, Datuk Seri Akhbar Satar. Ia mengatakan, penting bagi PM untuk membuktikan janjinya dengan tidak menunjuk para pemimpin yang terkait dengan kasus korupsi dan masalah integritas, meski individu tersebut memiliki posisi, akademis, dan posisi partai.
Selain itu, Satar mengungkapkan, posisi tinggi dalam partai seharusnya tidak lagi menjadi kriteria utama, melainkan kualitas kepemimpinan seperti integritas dan profesionalisme dalam menghadapi krisis administrasi, integritas, dan ekonomi.
"Penunjukan harus didasarkan pada kepentingan negara dan rakyat bukan hanya pemilihan partai politik. Ini adalah keberanian yang harus dilakukan oleh PM," ujar Satar.
“Tindakan ini tidak populer (dengan menunjuk calon non-pemerintah ke posisi teratas partai) tetapi bagi negara, ini adalah kesempatan terbaik untuk memilih politisi profesional dan berintegritas untuk berada di kabinet," lanjutnya.
Sementara itu, pada Senin (2/3), Muhyiddin dalam pidato pelantikannya berjanji untuk hanya menunjuk menteri dari para pemimpin yang bersih, berintegritas, dan berkaliber, sejalan dengan keingin rakyat.
