Berita

Penandatanganan MoU antara KKP dengan Wolongong , Australia/Dok KKP

Politik

Tingkatkan SDM Dan Budidaya Perikanan, KKP Gandeng Universitas Wollongong Australia

SENIN, 02 MARET 2020 | 11:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Universitas Wollongong, Australia, Minggu (1/3).

MoU itu dilakukan untuk meningkatkan pengembangan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Terutama berkaitan dengan ekonomi biru, perubahan iklim, perikanan budidaya, dan ketahanan pangan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengaku bangga sekaligus senang atas kesepakatan tersebut.


"Tolong izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan terbesar saya untuk Universitas Wollongong, khususnya Pusat Nasional Lautan Australia, Sumber Daya dan Keamanan (ANCORS), atas dukungan Anda yang berkelanjutan terhadap kerja sama kelautan dan perikanan," kata Edhy usai penandatanganan MoU.

Edhy memaparkan, KKP dan Universitas Wollongong telah bekerja sama sejak 2011. Tepatnya saat 30 staf KKP menghadiri Pelatihan Hukum Kelautan Internasional di Australian National Centre of Ocean, Resources, and Security (ANCORS).

Disusul kerja sama Program Negosiasi Perikanan yang dilakukan di Jakarta, pada 6-10 Mei 2019 dan 9-13 September 2019, yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

"Pelatihan-pelatihan itu membekali para pejabat kementerian dengan pengetahuan tentang hukum dan kebijakan terkait laut dan perikanan internasional, serta keterampilan dalam bernegosiasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam forum bilateral dan multilateral," sambungnya.

Selain itu, poin penting MoU ialah berkaitan dengan tata kelola perikanan dan budidaya, pengelolaan perikanan dan ekonomi kelautan. Termasuk perikanan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Kemudian juga soal lingkungan laut, perbatasan dan batas maritim, penegakan hukum dan regulasi maritim, keamanan dan strategi maritim, kebijakan dan hukum kelautan, serta tata kelola kelautan.

Karena itu, Menteri Edhy optimistis, MoU ini akan menjadi modal yang baik untuk memupuk kerja sama antara dua negara. Sekligus mendorong kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan implementasi konkret dengan menyetujui rencana kerja.

"Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengundang saya dan untuk semua mitra yang membuat pertemuan penting ini terjadi," jelasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya