Berita

Banjir yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu/Net

Politik

Ridwan Kamil, Wahidin Halim Dan Anies Baswedan Berhalangan Hadir, Rapat Banjir Di DPR Ditunda

RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama sejumlah Kepala Daerah; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Bogor Bima Arya akhirnya ditunda.

Dalam rapat bersama DPR itu, dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljo, dan lembaga terkait seperti BNPB, Basarnas, hingga BMKG.

Rapat membahas penanganan banjir yang melanda Jabodetabek beberapa waktu lalu ini ditunda lantaran beberapa pihak terkait seperti Anies Baswedan, Wahidin Halim hingga Ridwan Kamil berhalangan hadir.


"Kita akan agendakan pada masa sidang berikutnya. Maka rapat ini saya nyatakan ditunda," ujar Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di dalam ruang rapat Komisi V, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Keputusan ditundanya RDP tersebut, lantaran banyak anggota Komisi V DPR kecewa lantaran beberapa Gubernur berhalangan hadir.

Salah satu dewan yang kecewa itu yakni Sudewo, anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra. Dia kesal, rapat yang sangat penting menyangkut masyarakat Jabodetabek dan Banten justru tidak dihadiri oleh pihak yang bertanggung jawab.

"Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini? Saya kira ini perlu dievaluasi," kata Dewo.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Dedi Wahidi. Menurut dia, kekecewaan anggota Komisi V seolah sebuah kewajaran lantaran pembahasan penting tapi para kepala daerah tak memenuhi undangan.

"Karena ini tidak hadir pihak yang sangat penting, usul saya ditunda. Sudah dua kali ditunda rapat ini, tiga kali ditunda, supaya rakyat tahu mereka tidak serius," cetusnya.

"Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada menteri yang sudah hadir, Bupati, dan mitra kerja yang sudah hadir, sehingga kesepakatan dan kesimpulan saya usulkan dijadwalkan ulang," demikian Dedi Wahidi.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya