Jika benar ada reshuflle kabinet dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo mesti merombak tim ekonomi dan hukum. Sebab, persoalan krusial pada pemerintahan Jokowi-Maruf terletak pada dua sektor itu.
Begitu disampaikan pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/2).
"Menteri yang perlu di-reshuffle seperti; Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Agama Fachrul Razi," kata Ipang sapaan akrabnya.
Menurut dia, Presiden Jokowi mesti merombak total sektor ekonomi dan hukum agar tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Sektor tersebut kerap menjadi blunder bagi pemerintah lantaran kerap mengeluarkan kebijakan hingga pernyataan yang membuat kontroversi.
"Reshuffle yang mesti diperioritaskan terkait bidang ekonomi dan hukum, sebab masalah pemerintah Pak Jokowi pada persoalan ekonomi dan hukum yang kacau," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.
Oleh karena itu, semangat demokrasi deleberatif penting dalam memilih menteri bagi Presiden Jokowi ke depannya. Sederhananya, Jokowi mesti hati-hati dalam memilih menteri yang akan membantunya mensukseskan periode keduanya ini.
"Jangan sampai nanti karena salah memilih menteri, Jokowi disibukkan dengan reshuffle berkali-kali, akibat salah memilih pembantunya. Gonta-ganti menteri berkali kali dapat memperlambat akselarasi kerja kementerian itu sendiri, menteri baru harus beradaptasi kembali dan mulai dari nol lagi," tuturnya.
"Jadi, reshuffle harus punya korelasi linear terhadap peningkatan kinerja kabinet Jokowi, sehingga masyarakat puas dengan kinerja presiden, menteri sukses maka presiden juga otomatis sukses menjalankan mandat amanat rakyat," tutup Ipang menambahkan.
Presiden Jokowi sebelumnya dikabarkan akan melakukan reshuflle kabinet. Kabar itu santer paska Jokowi bertemu dengan para pentolan relawan di Istana Bogor, Selasa (19/2).
