Berita

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Status Negara Berkembang Dicabut, Arief Poyuono: Bagus Dong, Ini Prestasi Presiden Jokowi

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 03:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Publik tanah air sudah seharusnya menyambut positif pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, hal ini justru menjadi langkah positif menuju Indonesia sebagai negara maju.

"Bukan dampak buruk dong, justru merupakan prestasi Presiden Joko Widodo," kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (24/2).


Selama ini, AS telah memberikan fasilitas fasilitas Generalize System of Preference ( GSP) atau keringanan bea masuk ekspor impor ke Amerika Serikat (AS). Hal ini baik lantaran GSP mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara penerima dengan membantu negara-negara ini untuk meningkatkan dan mendiversifikasi perdagangan mereka dengan Amerika Serikat.

Selain itu, jelas Arief Poyuono, program GSP telah memberikan manfaat tambahan untuk produk dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia untuk meningkatkan pendapatan ekspor.

"Nah, keuntungan jelas bagi buruh bahwa semua produk-produk yang diekspor ke AS yang diproduksi di Indonesia, gaji buruhnya juga harus sesuai standar gaji negara maju agar produk-produk tersebut tidak ditolak AS," tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.

Sebaliknya, hal ini akan berdampak buruk kepada industri milik asing. Dijelaskan, produk asing yang diekspor ke AS, yang selama ini mendapat manfaat GSP akan pergi dari tanah air.

"Industri-industri milik asing yang produknya diekspor ke AS seperti industri sepatu, tekstil dan lain-lain akan cabut dari Indonesia dan mencari negara berkembang lainnya untuk memindahkan usahanya dari Indonesia," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya