Berita

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Status Negara Berkembang Dicabut, Arief Poyuono: Bagus Dong, Ini Prestasi Presiden Jokowi

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 03:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Publik tanah air sudah seharusnya menyambut positif pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, hal ini justru menjadi langkah positif menuju Indonesia sebagai negara maju.

"Bukan dampak buruk dong, justru merupakan prestasi Presiden Joko Widodo," kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (24/2).


Selama ini, AS telah memberikan fasilitas fasilitas Generalize System of Preference ( GSP) atau keringanan bea masuk ekspor impor ke Amerika Serikat (AS). Hal ini baik lantaran GSP mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara penerima dengan membantu negara-negara ini untuk meningkatkan dan mendiversifikasi perdagangan mereka dengan Amerika Serikat.

Selain itu, jelas Arief Poyuono, program GSP telah memberikan manfaat tambahan untuk produk dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia untuk meningkatkan pendapatan ekspor.

"Nah, keuntungan jelas bagi buruh bahwa semua produk-produk yang diekspor ke AS yang diproduksi di Indonesia, gaji buruhnya juga harus sesuai standar gaji negara maju agar produk-produk tersebut tidak ditolak AS," tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.

Sebaliknya, hal ini akan berdampak buruk kepada industri milik asing. Dijelaskan, produk asing yang diekspor ke AS, yang selama ini mendapat manfaat GSP akan pergi dari tanah air.

"Industri-industri milik asing yang produknya diekspor ke AS seperti industri sepatu, tekstil dan lain-lain akan cabut dari Indonesia dan mencari negara berkembang lainnya untuk memindahkan usahanya dari Indonesia," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya