Berita

Uchok Sky Khadafi/Net

Bisnis

Jokowi Jangan Tutup Mata Terkait Mafia Migas Di Pertamina EP

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 11:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo diminta tidak membiarkan adanya mafia migas di tubuh anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina EP (Persero).

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan Jokowi bisa menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Selain itu, kata Ucok, Jokowi juga bisa memerintahkan KPK membongkar dan membersihkan praktik mafia di Pertamina EP yang bermain di sektor hulu.

"Kelakuan oknum-oknum ini layaknya penguasa, menganggap dia 'pemilik' Pertamina, karena dengan bebas bisa mengatur sejumlah proyek basah atas kegiatan eksplorasi dan produksi migas," ujar Ucok, Senin (24/2).

Adanya mafia di tubuh pertamina, Ucok mencontohkan soal kasus proyek jual beli gas dari kilang Pertamina hulu energy West Madura Offshore senilai 340,46 juta dolar AS, yang ditangani Komisi Permberantasan Korupsi.

Atau kasus yang ditangani Polri yakni proyek pengeboran terpadu (MPPT) senilai 34.356.621 dolar AS atau setara Rp 408 miliar. Dua kasus itu, kata dia, menunjukkan adanya mafia yang bersemayam di Pertamina EP.

"Saya melihat praktik permainan proyek oleh oknum Pertamina EP sudah mendarah daging. Oknum Pertamina EP ini memiliki kedekatan dengan beberapa kontraktor, dan mengistimewakan mereka dalam tender," katanya.

Menurut Ucok, ada beberapa oknum Pertamina EP yang bermitra bisnis dengan Kontraktor bahkan menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Untuk menutupi aksinya agar tidak tercium pihak berwenang, oknum Pertamina EP ini menggunakan nama anggota keluarganya.

"Cara bermain mafia di Pertamina EP ini sangat canggih, mereka membuat perusahaan 'penyamaran' guna merampok duit negara lewat proyek Pertamina. Sebagai contoh nama perusahaan yang dipakai untuk mendapatkan proyek adalah PT. PE dan PT. IPP," tandas Ucok.

Lebih lanjut, Ucok mengatakan mafia yang bersemayam di Pertamina EP ini biasanya membuat perusahaan penyamaran dua sampai tiga tahun, kemudian digantikan dengan perusahaan penyamaran baru. Hal itu dilakukan guna menutupi praktik busuk.

"Sebagai informasi, oknum-oknum mafia ini mereka biasa ngumpul di sebuah Resto SG yang berlokasi di Senopati, sudah menjadi ritus bagi mereka selesai jam ngantor mereka makan-makan sambil bagi-bagi proyek," tukasnya.

Ucok menyayangkan kinerja Dirut Pertamina, Nicke Widyawati atas permainan kotor mafia yang berada di Pertamina EP tersebut. Apalagi, pada 2020 ini Pertamina EP kebanjiran proyek.

"Sebanyak 47 tujuh proyek hulu migas diserahkan Nicke kepada Pertamina EP," demikian Ucok.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya