Berita

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri/Net

Politik

PILKADA SERENTAK 2020

KPK Ingatkan Parpol Jangan Usung Cakada Yang Bermasalah

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 11:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai politik dihimbau tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada calon yang akan maju pada Pilkada serentak tahun ini. Parpol harus memilih sosok yang bersih, tidak memiliki jejak rekam melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan parpol untuk memilih sosok yang bersih sebagai calon kepala daerah (Cakada). Tidak terkecuali pada pilkada tahun ini.

"Tentunya kriteria calon yang bersih masih berlaku, dan KPK mengimbau untuk memilih calon yang bersih," kata Ali, Senin (24/2).


Himbauan itu menindaklanjuti laporan masyarakat soal sosok dengan jejak rekam kurang bersih yang mendeklarasikan diri maju di pilkada. Sosok itu diduga terlibat kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum.

"Informasi itu sudah didiskusikan (di KPK)," kata pria berlatarbelakang jaksa itu.

Siapa saja calon yang memiliki jejak rekam kurang bersih itu? KPK tidak spesifik menyebutkan nama-namanya. Namun, Ali menyebut ada beberapa daerah yang masuk catatan KPK terkait dengan fenomena itu. Salah satunya Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Iya memang betul (Makassar masuk catatan KPK), seperti apa (tindak lanjutnya) nanti akan disampaikan," demikian Ali Fikri.

Kota Makassar bakal menyelenggarakan pilkada tahun ini. Dan beberapa tokoh telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon walikota. Salah satunya, mantan Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto.

Danny Pomanto diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi fee 30 persen kegiatan sosialisasi dan penyuluhan SKPD di kecamatan se Kota Makassar tahun anggaran 2017.

Beberapa waktu lalu penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri menetapkan Camat Rappocini, Hamri Haiyya sebagai tersangka. Bahkan, penyidik juga telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Rabu (19/2).

Kasus ini terjadi saat Danny Pomanto menjabat Walikota Makassar. Danny juga telah diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi. Penetapan tersangka Hamri menunjukkan bahwa penyidikan kasus tersebut terus berjalan. Dan juga terbuka peluang untuk menelusuri keterlibatan pihak lain.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya