Berita

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri/Net

Politik

PILKADA SERENTAK 2020

KPK Ingatkan Parpol Jangan Usung Cakada Yang Bermasalah

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 11:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai politik dihimbau tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada calon yang akan maju pada Pilkada serentak tahun ini. Parpol harus memilih sosok yang bersih, tidak memiliki jejak rekam melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan parpol untuk memilih sosok yang bersih sebagai calon kepala daerah (Cakada). Tidak terkecuali pada pilkada tahun ini.

"Tentunya kriteria calon yang bersih masih berlaku, dan KPK mengimbau untuk memilih calon yang bersih," kata Ali, Senin (24/2).


Himbauan itu menindaklanjuti laporan masyarakat soal sosok dengan jejak rekam kurang bersih yang mendeklarasikan diri maju di pilkada. Sosok itu diduga terlibat kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum.

"Informasi itu sudah didiskusikan (di KPK)," kata pria berlatarbelakang jaksa itu.

Siapa saja calon yang memiliki jejak rekam kurang bersih itu? KPK tidak spesifik menyebutkan nama-namanya. Namun, Ali menyebut ada beberapa daerah yang masuk catatan KPK terkait dengan fenomena itu. Salah satunya Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Iya memang betul (Makassar masuk catatan KPK), seperti apa (tindak lanjutnya) nanti akan disampaikan," demikian Ali Fikri.

Kota Makassar bakal menyelenggarakan pilkada tahun ini. Dan beberapa tokoh telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon walikota. Salah satunya, mantan Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto.

Danny Pomanto diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi fee 30 persen kegiatan sosialisasi dan penyuluhan SKPD di kecamatan se Kota Makassar tahun anggaran 2017.

Beberapa waktu lalu penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri menetapkan Camat Rappocini, Hamri Haiyya sebagai tersangka. Bahkan, penyidik juga telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Rabu (19/2).

Kasus ini terjadi saat Danny Pomanto menjabat Walikota Makassar. Danny juga telah diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi. Penetapan tersangka Hamri menunjukkan bahwa penyidikan kasus tersebut terus berjalan. Dan juga terbuka peluang untuk menelusuri keterlibatan pihak lain.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

Momen Haru, Teddy Kenang Perjalanan Gubernur Pramono di Kantor Setkab

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:16

Fondasi Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat di Era Digital

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:14

Jangan Sampai Pengunduran Diri Gubernur BI Picu Gejolak Pasar

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:11

PDIP Soroti Kasus Febrie: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:07

Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Intimidasi Saksi ke KY

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:04

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KDKMP Diklaim Bisa Tambah Pendapatan Petani hingga Rp263 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:59

Transformasi Digital BRI Pacu Pertumbuhan Bisnis Merchant dan Transaksi QRIS

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:51

Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:49

Hasto Ogah Tanggapi Kaesang Maju Nyaleg di Jateng

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:36

Selengkapnya