Berita

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo (kiri)/RMOL

Politik

ICW: KPK Mau Transparan Tapi Malah Blunder

MINGGU, 23 FEBRUARI 2020 | 12:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penghentian 36 perkara di tahap penyelidikan dinilai blunder.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan, sebuah perkara di tahap penyelidikan merupakan suatu hal yang memiliki banyak ketidakpastian.

Sehingga ketika ketidakpastian tersebut disampaikan kepada publik justru menjadi sebuah masalah tersendiri buat KPK.


"Akhirnya banyak tuntutan lebih lanjut yang membuat Mas Ali (Jubir KPK) juga kelabakan harus menjelaskan 36 kasus penyelidikan itu apa saja," ucap Adnan Topan Husodo saat diskusi Crosscheck bertajuk "Dear KPK, Kok Main Hapus Kasus?" di Upnormal Coffee di Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).

Kata Adnan, ketika ketidakpastian tersebut disampaikan kepada publik, maka publik akan terus mempertanyakan kasus apa yang dihentikan oleh KPK.

"Ini yang kemudian justru melampaui satu tingkat yang berhubungan dengan transparansi. Maksudnya kan ini lebih terbuka lebih transparan, tapi menjadi blunder karena ini penuh dengan ketidakpastian gitu," kata Adnan.

Seharusnya, sambung Adnan, KPK hanya mengumumkan penghentian sebuah perkara di tahap penyidikan yang sudah jelas ada terduga tersangka dan terkait kasus apa. Hal itu sesuai dengan UU KPK baru yang memberikan ruang kepada untuk menghentikan penyidikan jika tidak dapat mendapatkan alat bukti kuat dalam waktu dua tahun.

"Nah, yang bisa dibuka itulah yang bisa disampaikan. Nah kalau sekali dibuka kemudian besoknya ditutup lagi, ini kan masyarakat jadi nanya lagi, kok kemarin KPK buka kok sekarang diam-diam lagi, ada apa ini?” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya