Berita

Aksi 212/RMOL

Politik

Tanggapi Tuntutan Aksi 212, Pengamat: Koruptor Dipotong Tangan Itu Bak Mimpi Di Siang Bolong

MINGGU, 23 FEBRUARI 2020 | 09:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hukuman berat bagi para koruptor menjadi tuntutan yang diserukan peserta Aksi 212 yang digelar di Patung Arjuna Wiwaha pada Jumat (21/2) kemarin. Aksi tersebut mengusung tema “Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis bahkan menyerukan agar para koruptor dihukum potong tangan.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku setuju dengan hukuman berat tersebut. Pasalnya hanya dengan begitu koruptor bisa jera.


Namun demikian, Dedi mengakui bahwa seruan tersebut sulit diterapkan di Indonesia.

"Terlalu sulit menerapkan hukuman potong tangan di Indonesia, karena itu harus mengubah dasar-dasar hukum negara," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/2).

Dia menilai hukuman berat memang harus ada, tapi jangan sampai sadistis. Paling rasional adalah mengembalikan semua kerugian negara dan semua pembiayaan selama proses pembuktian di persidangan harus ditanggung terdakwa.

“Kemudian, hak politik koruptor harus dicabut secara permanen, jika perlu termasuk hak politik keluarga inti dari koruptor," jelas Dedi.

Walau demikian, Dedi juga mengaku pesimis jika hukuman berat tersebut dapat terlaksana. Bahkan ia menganggap harapan tersebut hanyalah seperti mimpi pada siang hari, yang sebatas menjadi angan-angan hampa.

"Mengusulkan hukuman berat koruptor seperti mimpi siang hari, karena kita tahu pemerintah justru memgambil sikap sebaliknya, menempatkan korupsi sebatas kejahatan biasa dan membatasi wewenang KPK, bahkan terkesan ramah terhadap pelaku korupsi," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya