Berita

Ekonom Dradjad Wibowo/Net

Politik

Diabetes Jadi Alasan Pungut Cukai, Ekonom: Bagaimana Kue Basah Dan Gudeg?

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 17:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan cukai untuk minuman berpemanis yang bertujuan menekan jumlah penderita diabetes harus dibahas secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut pakar ekonomi Dradjad Wibowo, setidaknya ada lima hal yang perlu dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum usulan tersebut benar-benar menjadi kebijakan.

“Pertama, klaim studi tersebut apakah sudah teruji secara sahih? Saya belum menemukannya,” kata Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2).


Ia mempertanyakan langkah Sri Mulyani itu mengenai adanya bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa kenaikan cukai tersebut akan menurunkan penderita diabetes di Indonesia. “Saya juga belum menemukannya," ucapnya.

“Ketiga, berapa tambahan penerimaan negara yang realistis bisa diperoleh(dari cukai minuman berpemanis)?” tanya politisi PAN ini.

Menurutnya, memberlakuan cukai pemanis minuman akan berdampak kepada industri kecil dan menengah, termasuk industri gula dan minuman.

“Apa langkah untuk mengurangi dampak negatif tersebut?” tanyanya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah kultur masyarakat Indonesia yang gemar mengonsumsi makanan dan minuman manis, terutama di wilayah Pulau Jawa.

“Teh manis, kopi gula, gudeg, kue basah manis dan sebagainya. Jangan-jangan risiko diabetes di sini lebih tinggi dari pada minuman pemanis?” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya meminta Sri Mulyani melakukan kajian-kajian tersebut sebelum benar-benar menerapkan usulan cukai pemanis minuman.

“Saran saya, lakukan dulu studi empiris dan debat publik terbuka mengenai 5 isu di atas. Tidak perlu ngotot sekarang, daripada nanti dituduh hanya menjalankan 'agenda Bloomberg'," paparnya.

“Jangan lupa, di AS sendiri pajak atau cukai soda Bloomberg ini banyak ditentang, bahkan langsung dibatalkan seperti di Cook County dan Santa Fe,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya