Ekonom Dradjad Wibowo/Net
Usulan cukai untuk minuman berpemanis yang bertujuan menekan jumlah penderita diabetes harus dibahas secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut pakar ekonomi Dradjad Wibowo, setidaknya ada lima hal yang perlu dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum usulan tersebut benar-benar menjadi kebijakan.
“Pertama, klaim studi tersebut apakah sudah teruji secara sahih? Saya belum menemukannya,†kata Dradjad kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2).
Ia mempertanyakan langkah Sri Mulyani itu mengenai adanya bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa kenaikan cukai tersebut akan menurunkan penderita diabetes di Indonesia. “Saya juga belum menemukannya," ucapnya.
“Ketiga, berapa tambahan penerimaan negara yang realistis bisa diperoleh(dari cukai minuman berpemanis)?†tanya politisi PAN ini.
Menurutnya, memberlakuan cukai pemanis minuman akan berdampak kepada industri kecil dan menengah, termasuk industri gula dan minuman.
“Apa langkah untuk mengurangi dampak negatif tersebut?†tanyanya.
Hal lain yang tak kalah penting adalah kultur masyarakat Indonesia yang gemar mengonsumsi makanan dan minuman manis, terutama di wilayah Pulau Jawa.
“Teh manis, kopi gula, gudeg, kue basah manis dan sebagainya. Jangan-jangan risiko diabetes di sini lebih tinggi dari pada minuman pemanis?†katanya.
Oleh karenanya, pihaknya meminta Sri Mulyani melakukan kajian-kajian tersebut sebelum benar-benar menerapkan usulan cukai pemanis minuman.
“Saran saya, lakukan dulu studi empiris dan debat publik terbuka mengenai 5 isu di atas. Tidak perlu ngotot sekarang, daripada nanti dituduh hanya menjalankan 'agenda Bloomberg'," paparnya.
“Jangan lupa, di AS sendiri pajak atau cukai soda Bloomberg ini banyak ditentang, bahkan langsung dibatalkan seperti di Cook County dan Santa Fe,†tandasnya.
