Berita

Puan Maharani/Net

Publika

Kasus Puan Adalah Kotak Pandora

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 12:27 WIB

AHIRNYA Undip menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Puan Maharani. Banyak yang mengerutkan dahi atas penganugerahan ini.

Apa ya jasa menonjol darinya yang menjadi alasan Undip melakukan ini? Pernah jadi Menteri dan kini Ketua DPR RI ? Jika hanya ini tentu tak terlalu pantas.

"Undip adalah benteng dan bantengnya Pancasila" kata Pak Rektor Prof. Dr. Yos Yohan Utama, S.H. M.Hum.


Jabatan politik yang kemudian menjadi cantolan kepentingan dunia akademik telah memerosotkan marwah Perguruan Tinggi. Institusi pendidikan tinggi selayaknya steril dari perbuatan politik. Apalagi jilatan politik.

Kita tidak merendahkan Bu Puan yang menjadi Ketuanya Rakyat dukungan PDIP tetapi kita juga membaca belum ada hal istimewa yang dikerjakan dan dihasilkan Bu Puan ini.

Ada bahaya mengancam negeri ini jika penganugerahan menjadi mudah dan pragmatis. Bisa-bisa semua Menteri Doktor HC, begitu juga dengan Gubernur dan Walikota.

Kepentingan kampus untuk jaringan politik menempel pada politisi. Sementara pejabat publik asal punya uang dan sejumput kekuasaan bisa "membeli" gelar tersebut. Kasus Puan adalah kotak pandora.

Marwah dan wibawa Perguruan Tinggi harus dibangun kembali. Menteri Nadiem dengan konsep "kampus merdeka" harus waspada terhadap pemerosotan nilai-nilai akademik. Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat adalah sarat nilai.

Begitu juga dengan dharma spesifik pada Perguruan Tinggi tertentu tidak lain adalah untuk membangun nilai nilai luhur. Bukan pragmatik, kolaboratik atau transaksional.

Perguruan tinggi bukan mesin politik, mesin kerja atau institusi dunia usaha. Bukan tukang stempel bayaran. Bukan pula proposal untuk memudahkan bantuan.

Karenanya ia mesti merdeka dari kepentingan kelompok orang apakah penguasa atau pengusaha.

Gelar diberikan bagi orang yang telah memenuhi kualifikasi akademik menurut peraturan perundang undangan dan kepatutan.

Tentu adalah hak Puan Maharani untuk mendapatkan dan hak Undip pula untuk memberikan gelar. Meskipun demikian adalah hak rakyat juga untuk melakukan penilaian. Baik atau buruk.

Selamat pagi Bu Doktor.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya