Berita

Puan Maharani/Net

Publika

Kasus Puan Adalah Kotak Pandora

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 12:27 WIB

AHIRNYA Undip menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Puan Maharani. Banyak yang mengerutkan dahi atas penganugerahan ini.

Apa ya jasa menonjol darinya yang menjadi alasan Undip melakukan ini? Pernah jadi Menteri dan kini Ketua DPR RI ? Jika hanya ini tentu tak terlalu pantas.

"Undip adalah benteng dan bantengnya Pancasila" kata Pak Rektor Prof. Dr. Yos Yohan Utama, S.H. M.Hum.


Jabatan politik yang kemudian menjadi cantolan kepentingan dunia akademik telah memerosotkan marwah Perguruan Tinggi. Institusi pendidikan tinggi selayaknya steril dari perbuatan politik. Apalagi jilatan politik.

Kita tidak merendahkan Bu Puan yang menjadi Ketuanya Rakyat dukungan PDIP tetapi kita juga membaca belum ada hal istimewa yang dikerjakan dan dihasilkan Bu Puan ini.

Ada bahaya mengancam negeri ini jika penganugerahan menjadi mudah dan pragmatis. Bisa-bisa semua Menteri Doktor HC, begitu juga dengan Gubernur dan Walikota.

Kepentingan kampus untuk jaringan politik menempel pada politisi. Sementara pejabat publik asal punya uang dan sejumput kekuasaan bisa "membeli" gelar tersebut. Kasus Puan adalah kotak pandora.

Marwah dan wibawa Perguruan Tinggi harus dibangun kembali. Menteri Nadiem dengan konsep "kampus merdeka" harus waspada terhadap pemerosotan nilai-nilai akademik. Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat adalah sarat nilai.

Begitu juga dengan dharma spesifik pada Perguruan Tinggi tertentu tidak lain adalah untuk membangun nilai nilai luhur. Bukan pragmatik, kolaboratik atau transaksional.

Perguruan tinggi bukan mesin politik, mesin kerja atau institusi dunia usaha. Bukan tukang stempel bayaran. Bukan pula proposal untuk memudahkan bantuan.

Karenanya ia mesti merdeka dari kepentingan kelompok orang apakah penguasa atau pengusaha.

Gelar diberikan bagi orang yang telah memenuhi kualifikasi akademik menurut peraturan perundang undangan dan kepatutan.

Tentu adalah hak Puan Maharani untuk mendapatkan dan hak Undip pula untuk memberikan gelar. Meskipun demikian adalah hak rakyat juga untuk melakukan penilaian. Baik atau buruk.

Selamat pagi Bu Doktor.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya