Berita

Kantor Kejati Babel di Kepulauan Bangka/Net

Nusantara

Kejati Babel Sudah Panggil Pejabat PT Timah Terkait Kasus Pembelian SHP Kadar Rendah

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 06:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Belum genap dua bulan menjabat, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel), Ranu Miharja sudah memperlihatkan niat memberantas korupsi di Bumi Serumpun Sebalai.

Belum lama ini, Kejati Babel melalui tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel dikabarkan sempat memeriksa sejumlah pejabat di intansi BUMN yakni PT Timah Tbk.

Pada 4 Februari lalu, tim pidsus memeriksa sedikitnya tiga pejabat PT Timah terkait dugaan kasus penyimpangan pembelian bijih mineral yang mengandung trak atau Sisa Pengelolaan Produk (SHP) kadar rendah pada tahun 2019.


SHP Timah kadar rendah diperkirakan mencapai angka ratusan ton, dan saat ini masih tersimpan di gudang penyimpanan PT Timah di beberapa tempat. Dan nyatanya SHP Timah kadar rendah justru tidak dapat dilebur menjadi balok timah.

Patut diduga kebijakan para direksi perusahaan plat merah itu berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Saat dikonfirmasi, Kasipenkum Kejati Babel, Roy Arlan membenarkan ada sejumlah pejabat PT Timah yang dipanggil oleh pihaknya untuk diminta keterangan terkait kebijakan pembelian SHP Timah kadar rendah.

Roy Arlan pun tidak membantah akan ada pemanggilan selanjutnya untuk para pejabat PT Timah lain.

"(Iya) ada," kata dia singkat, Rabu lalu (12/2).

Sementara itu, internal PT Timah dikabarkan sudah melakukan pemeriksaan beberapa karyawan untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus ini.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya