Berita

Karikatur Harun Masiku/RMOL

Hukum

Sebulan Dicari Belum Tertangkap, Pengamat: Apakah Harun Masiku Akan Jadi Tsunami Politik Bagi PDIP Dan KPU?

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 | 05:21 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sejak menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Harun Masiku belum juga ditemukan.

KPK bahkan mengaku sudah melibatkan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat Hukum Universitas Al Azahar Indonesia, Suparji Ahmad menyebutkan bahwa perburuan Harun Masiku adalah misteri hukum terbesar awal tahun 2020.


Suparji mengaku heran apa yang dimiliki Harun hingga KPK dan kepolisian tidak bisa menembus untuk menemukan keberadaan Harun Masiku.

"Apa yang bersangkutan punya ilmu menyembunyikan diri atau ketajaman tim pencari HM (Harun Masiku) tidak sanggup menembus tirai yg menutupi keberadaan HM. Sekiranya ada yang menyembunyikan untuk apa?" tanya Suparji dengan nada heran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/2).

Suparji melihat dengan ditangkapnya Harun nanti akan mengakibatkan tsunami politik bagi kalangan tertentu. Khususnya PDIP yang beberapa oknum penyuapnya adalah berasal dari partainya.

Selain itu, Suparji memprediksi, bisa jadi setelah Harun tertangkap pihak penyelenggara pemilu (KPU) juga akan mendapatkan guncangan.

"Begitu pentingnya HM (Harun Masiku) sehingga harus dilindungi atau HM membawa gempa dan tsunami politik jika tertangkap?" tanya Suparji.

Suparji melihat kasus Harun Masiku terasa gempar diawal. Menurutnya saat ini lembaga antirasuah terkesan tak berdaya dalam menangani kasus suap pergantian antar waktu (PAW) itu.

"Inilah paradoks KPK gegap gempita di awal dalam kasus ini tapi senyap sekarang. Kalau kasus yang sudah terang benderang begini KPK enggak berdaya apalagi kasus lain," sergah Suparji.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya