PDIP Tolak Rencana Pemulangan WNI Eks Kombatan ISIS

Rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS kembali ke Indonesia mendapat penolakan dari kalangan legislatif.

Salah satu penolakan itu dikatakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.

“Kami terus terang menolak dengan tegas untuk rencana atau wacana pemerintah mengembalikan memulangkan WNI (yang pernah begabung dengan ISIS),” kata Effendi usai diskusi polemik bertajuk “100 Hari Kabinet Jokowi-Maruf” di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).

Menurutnya, setiap WNI yang telah menyatakan bergabung dengan ISIS yang artinya membela negara lain dapat dikatakan telah gugur status kewarganegaraanya sebagai WNI.

“Di UU itu kan bila mereka sudah menyatakan diri dan seterusnya itu kan gugur (kewarganegaraanya),” jelasnya.

Dia memberikan contoh saat itu, Arcandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri ESDM diawal Joko Widodo terpilih sebagai Presiden periode 2014-2019. Saat itu, status kewarganegaraan Arcadra dipertanyakan karena pria kelahiran Padang Sumatera Barat itu memiliki paspor Amerika Serikat.

“Kemudian kita protes ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi menyadari ada kesalahan. Apalagi ini perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum di bidang teroris dan seterusnya,” urainya.

“Tapi positifnya, Pak Jokowi sudah beri sinyal bahwa tidak akan menyetujui (Arcandra jadi menteri),” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sebanyak 600 WNI yang sempat bergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), akan dipulangkan ke Tanah Air dari Timur Tengah.

Informasi tersebut diterima Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Proses pemulangan mereka akan terwujud, dalam waktu dekat.

Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyatakan siap untuk memimpin tim pemulangan 600 WNI eks kombatan ISIS itu. Namun sebelumnya, proses pemulangan akan dilakukan jika sudah ada keputusan terkait hal tersebut dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.