Joko Widodo dan Sri Mulyani/Net
DALAM perspektif Presiden Jokowi, Sri Mulyani harusnya dipecatnya karena membocorkan keugal-ugalannya dalam menyusun rencana kerjanya sebagai presiden.
Dalam perspektif DPR RI, jelas Presiden Jokowi harus dipanggil untuk menjelaskan ugal-ugalan ini maksudnya apa.
Dalam persepektif Sri Mulyani, kalau dia tak setuju, harusnya dia segera mundur karena atasannya ugal-ugalan program kerjanya. Bukannya dia malah menikmati sakit perut berfasilitas menteri.
Dalam penjelasan 100 hari kerja, Jokowi menyatakan penilaian kinerja pemerintah tetap dilakukan dari hasil kinerja menteri.
Persoalannya rakyat itu dalam pemilu memilih Presiden, bukan menteri. Persoalannya tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. Yang dimaksud Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden.
DPR itu mitra kerja Presiden, bukan mitra kerja menteri. DPR bersedia RDP dengan Menteri karena DPR tidak boleh dan tidak seharusnya dalam posisi terus-menerus "mengganggu" jam kerja presiden yang cukup padat. Sehingga untuk hal-hal rutin, DPR cukup berdialog dengan menteri.
Namun untuk hal-hal yang genting, yang menjadi perhatian sangat tinggi bagi publik, atau yang menyangkut kedaulatan nasional, harusnya RDP DPR itu dengan Presiden. Tentu saja presiden boleh membawa serta semua menterinya dalam RDP.
Jika Presiden Jokowi tidak mau dinilai kinerjanya karena berdalih menterinya yang tak beres, dimakzulkan saja. Karena menteri-menteri itu pembantu presiden, bukan presiden.
Bukan urusan DPR untuk memecat menteri yang tidak becus kinerjanya. DPR fokus kepada kinerja presiden, karena itulah amanat rakyat kepada DPR.
Jika presiden menyalahkan menteri atas kinerja buruknya, silahkan saja menteri terkait dipecat. Tapi tetap tugas presiden untuk membenahi kinerja yang bermasalah.
Jadi jangan lagi rakyat mendengar dagelan menteri sakit perut karena program presiden yang ugal-ugalan. Rakyat bersedia menghadiri pemilu nasional dan memilih presiden itu karena ingin nasibnya lebih sejahtera. Bukan jadi lebih sengsara dan menderita.
Rakyat tidak pantas mendapat program asal-asalan dari presiden. Bukan itu isi amanat Pancasila dan UUD NKRI.
Penulis adalah pengamat dari Strategi Indonesia.
