Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa berdasarkan UU Kewarganegaraan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan secara maksimum terhadap nasib 600 WNI mantan kombatan ISIS.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto, Juwana mengaku heran sekaligus menganggap hal tersebut aneh.
Hikmahanto Juwana menjelaskan asas perlindungan secara maksimum dalam penjelasan umum dari UU Kewarganegaraan disebutkan bahwa, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlidungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
“Bila mencermati hal tersebut diatas maka kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan penuh hanya ditujukan kepada WNI. Oleh karenanya aneh bila Jubir Wapres menggunakan asas ini agar pemerintah memikirkan nasib orang asal Indonesia yang tergabung dalam ISIS,†urai Hikmahanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).
Menurutnya, orang-orang asal Indonesia yang tergabung dalam kelompok radikal ISIS bukan lagi disebut WNI. Dia menyebutkan ada dua alasan kewarganegaraan 600 orang tersebut telah gugur.
“Pertama, sejak mereka menyatakan diri bergabung dengan ISIS yang dianggapnya sebagai entitas negara, maka mereka telah sukarela menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya,†jelasnya.
Kedua, menurut Pasal 23 huruf (d) dan (f) mereka yang bergabung dengan ISIS telah secara hukum gugur status sebagai warga negara Indonesia.
“Bila mereka bukan lagi WNI lalu untuk keperluan apa pemerintah mempertimbangkan asas perlindungan maksimum sebagaimana diwacanakan oleh Masduki Baidlowi?†tanyanya.
Hikmahanto mempertanyakan wacana Masduki Baidlowi, mengenai asas perlindungan maksimum tersebut dengan mengatakan bila orang Indonesia dengan sengaja menanggalkan kewarganegaraanya sendiri.
“Jawabannya adalah pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk orang-orang semacam itu,†tegasnya.
Hal ini tentu berbeda bila ada anak-anak asal Indonesia yang orang tuanya tergabung dalam ISIS yang ingin kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia kembali.
“Dalam hal demikian maka pemerintah bisa mempertimbangkan. Namun peran pemerintah hanya bersifat pasif; tidak aktif bahkan proaktif memberikan perlindungan,†pungkasnya.
