Berita

Adhie Massardi/RMOL

Politik

Jabatan Presiden Itu Melekat, Jokowi Tidak Etis Buat Disclaimer Soal ISIS

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 18:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana pemulangan mantan kombatan kelompok ISIS menuai kritikan tajam. Pasalnya, Jokowi membuat disclaimer bahwa pernyataan yang keluar bukan atas nama pemerintah yang dipimpinnya, melainkan pendapat pribadi.

Melalui akun Twitter pribadi, Jokowi mengungkapkan secara personal bahwa dia tidak setuju dengan rencana tersebut. Namun, Jokowi mengaku semua keputusan akan dibahas dalam rapat terbatas.

"Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas," tulisnya.


Bagi mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi (Gus Dur) menilai disclaimer Jokowi tersebut merupakan persoalan etika pejabat publik.

Seorang pejabat publik, katanya, tidak etis menyatakan pendapat dan mengklaim pernyataan itu tidak berhubungan dengan jabatan yang diemban. Apalagi, dia adalah seorang eksekutor.

"Di seluruh dunia, pejabat publik itu tidak bisa melepas jabatannya, sudah menyatu, melekat," terang Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu saaar berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Kantor RMOL, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis sore (6/2).

Jika memahami etika pejabat publik, kata Adhie, maka seorang presiden, menteri dan kepala daerah tidak bisa disclaimer, bahkan berbicara secara diplomatis pun tidak diperkenankan. Ini lantaran dia adalah seorang eksekutor. Artinya, apa yang dikatakan adalah keputusan.

Kendati begitu, Adhie juga memaklumi hal tersebut mengingat pengalaman ketatanegaraan saat ini untuk pejabat publik di Indonesia kurang.

"Contoh di Amerika Serikat. Presidennya lagi liburan di Camp David atau di mana. Dia bisa ngomong atas nama negara walaupun di luar Gedung Putih," pungkasnya. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya