Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana pemulangan mantan kombatan kelompok ISIS menuai kritikan tajam. Pasalnya, Jokowi membuat disclaimer bahwa pernyataan yang keluar bukan atas nama pemerintah yang dipimpinnya, melainkan pendapat pribadi.
Melalui akun Twitter pribadi, Jokowi mengungkapkan secara personal bahwa dia tidak setuju dengan rencana tersebut. Namun, Jokowi mengaku semua keputusan akan dibahas dalam rapat terbatas.
"Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas," tulisnya.
Bagi mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi (Gus Dur) menilai
disclaimer Jokowi tersebut merupakan persoalan etika pejabat publik.
Seorang pejabat publik, katanya, tidak etis menyatakan pendapat dan mengklaim pernyataan itu tidak berhubungan dengan jabatan yang diemban. Apalagi, dia adalah seorang eksekutor.
"Di seluruh dunia, pejabat publik itu tidak bisa melepas jabatannya, sudah menyatu, melekat," terang Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu saaar berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL di Kantor RMOL, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis sore (6/2).
Jika memahami etika pejabat publik, kata Adhie, maka seorang presiden, menteri dan kepala daerah tidak bisa disclaimer, bahkan berbicara secara diplomatis pun tidak diperkenankan. Ini lantaran dia adalah seorang eksekutor. Artinya, apa yang dikatakan adalah keputusan.
Kendati begitu, Adhie juga memaklumi hal tersebut mengingat pengalaman ketatanegaraan saat ini untuk pejabat publik di Indonesia kurang.
"Contoh di Amerika Serikat. Presidennya lagi liburan di Camp David atau di mana. Dia bisa ngomong atas nama negara walaupun di luar Gedung Putih," pungkasnya.
