Berita

Ilustrasi ISIS/Net

Pertahanan

Pengamat: WNI Eks Kombatan ISIS Jangan Ditolak, Mereka Gabung Karena Terbuai Harapan Palsu

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 17:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak anggota DPR maupun pihak lainnya yang menolak kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepulangan mereka dianggap berbahaya lantaran akan berdampak buruk penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai WNI eks kombatan ISIS diharapkan tidak ditolak jika ingin kembali ke Indonesia.


Menurut Khairul, potensi gangguan keamanan terhadap pemulangan eks ISIS ke Indonesia pasti ada. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan penolakan tersebut.

"Ya kalau dari sisi keamanan potensi gangguannya pasti ada. Tapi menurut saya ya itu enggak boleh jadi alasan kita menolak pemulangan. Potensi gangguan keamanan  itu pasti ada, tapi bukan gak mungkin dicegah," ucap Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).

Karena kata Khairul, tidak semua WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung ke ISIS benar-benar terpapar radikalisme dan adanya permasalahan ideologis.

Menurut Khairul, banyak WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS lantaran adanya masalah ekonomi di Indonesia. Sehingga, mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan memilih bergabung dengan ISIS.

"Ada banyak juga yang kalau kita boleh bilang bergabungnya itu karena terbuai harapan palsu, kenapa terbuai harapan palsu? ya karena faktor kebutuhan ekonomi, ya kesulitan hidup di tanah air, hal-hal seperti jadi alasan sehingga mereka mudah terbuai harapan palsu," terangnya.

Sehingga, pemerintah diharapkan dapat meyakinkan masyarakat Indonesia untuk menerima pemulangan WNI Eks ISIS tersebut dengan cara skema pemulangan serta antisipasi penyebaran paham terorisme.

"Supaya sentimen negatif terhadap rencana itu gak berkembang terlalu jauh, mestinya pemerintah juga perlu menyampaikan skema dan rencananya secara jelas pada publik," kata Khairul.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya