Berita

Ilustrasi ISIS/Net

Pertahanan

Pengamat: WNI Eks Kombatan ISIS Jangan Ditolak, Mereka Gabung Karena Terbuai Harapan Palsu

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 17:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak anggota DPR maupun pihak lainnya yang menolak kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepulangan mereka dianggap berbahaya lantaran akan berdampak buruk penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai WNI eks kombatan ISIS diharapkan tidak ditolak jika ingin kembali ke Indonesia.


Menurut Khairul, potensi gangguan keamanan terhadap pemulangan eks ISIS ke Indonesia pasti ada. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan penolakan tersebut.

"Ya kalau dari sisi keamanan potensi gangguannya pasti ada. Tapi menurut saya ya itu enggak boleh jadi alasan kita menolak pemulangan. Potensi gangguan keamanan  itu pasti ada, tapi bukan gak mungkin dicegah," ucap Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).

Karena kata Khairul, tidak semua WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung ke ISIS benar-benar terpapar radikalisme dan adanya permasalahan ideologis.

Menurut Khairul, banyak WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS lantaran adanya masalah ekonomi di Indonesia. Sehingga, mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan memilih bergabung dengan ISIS.

"Ada banyak juga yang kalau kita boleh bilang bergabungnya itu karena terbuai harapan palsu, kenapa terbuai harapan palsu? ya karena faktor kebutuhan ekonomi, ya kesulitan hidup di tanah air, hal-hal seperti jadi alasan sehingga mereka mudah terbuai harapan palsu," terangnya.

Sehingga, pemerintah diharapkan dapat meyakinkan masyarakat Indonesia untuk menerima pemulangan WNI Eks ISIS tersebut dengan cara skema pemulangan serta antisipasi penyebaran paham terorisme.

"Supaya sentimen negatif terhadap rencana itu gak berkembang terlalu jauh, mestinya pemerintah juga perlu menyampaikan skema dan rencananya secara jelas pada publik," kata Khairul.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya