Berita

Ilustrasi ISIS/Net

Pertahanan

Pengamat: WNI Eks Kombatan ISIS Jangan Ditolak, Mereka Gabung Karena Terbuai Harapan Palsu

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 17:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak anggota DPR maupun pihak lainnya yang menolak kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepulangan mereka dianggap berbahaya lantaran akan berdampak buruk penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai WNI eks kombatan ISIS diharapkan tidak ditolak jika ingin kembali ke Indonesia.


Menurut Khairul, potensi gangguan keamanan terhadap pemulangan eks ISIS ke Indonesia pasti ada. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan penolakan tersebut.

"Ya kalau dari sisi keamanan potensi gangguannya pasti ada. Tapi menurut saya ya itu enggak boleh jadi alasan kita menolak pemulangan. Potensi gangguan keamanan  itu pasti ada, tapi bukan gak mungkin dicegah," ucap Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).

Karena kata Khairul, tidak semua WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung ke ISIS benar-benar terpapar radikalisme dan adanya permasalahan ideologis.

Menurut Khairul, banyak WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS lantaran adanya masalah ekonomi di Indonesia. Sehingga, mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan memilih bergabung dengan ISIS.

"Ada banyak juga yang kalau kita boleh bilang bergabungnya itu karena terbuai harapan palsu, kenapa terbuai harapan palsu? ya karena faktor kebutuhan ekonomi, ya kesulitan hidup di tanah air, hal-hal seperti jadi alasan sehingga mereka mudah terbuai harapan palsu," terangnya.

Sehingga, pemerintah diharapkan dapat meyakinkan masyarakat Indonesia untuk menerima pemulangan WNI Eks ISIS tersebut dengan cara skema pemulangan serta antisipasi penyebaran paham terorisme.

"Supaya sentimen negatif terhadap rencana itu gak berkembang terlalu jauh, mestinya pemerintah juga perlu menyampaikan skema dan rencananya secara jelas pada publik," kata Khairul.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya