Berita

Ilustrasi ISIS/Net

Pertahanan

Pengamat: WNI Eks Kombatan ISIS Jangan Ditolak, Mereka Gabung Karena Terbuai Harapan Palsu

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 17:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak anggota DPR maupun pihak lainnya yang menolak kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepulangan mereka dianggap berbahaya lantaran akan berdampak buruk penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai WNI eks kombatan ISIS diharapkan tidak ditolak jika ingin kembali ke Indonesia.

Menurut Khairul, potensi gangguan keamanan terhadap pemulangan eks ISIS ke Indonesia pasti ada. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan penolakan tersebut.

"Ya kalau dari sisi keamanan potensi gangguannya pasti ada. Tapi menurut saya ya itu enggak boleh jadi alasan kita menolak pemulangan. Potensi gangguan keamanan  itu pasti ada, tapi bukan gak mungkin dicegah," ucap Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).

Karena kata Khairul, tidak semua WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung ke ISIS benar-benar terpapar radikalisme dan adanya permasalahan ideologis.

Menurut Khairul, banyak WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS lantaran adanya masalah ekonomi di Indonesia. Sehingga, mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan memilih bergabung dengan ISIS.

"Ada banyak juga yang kalau kita boleh bilang bergabungnya itu karena terbuai harapan palsu, kenapa terbuai harapan palsu? ya karena faktor kebutuhan ekonomi, ya kesulitan hidup di tanah air, hal-hal seperti jadi alasan sehingga mereka mudah terbuai harapan palsu," terangnya.

Sehingga, pemerintah diharapkan dapat meyakinkan masyarakat Indonesia untuk menerima pemulangan WNI Eks ISIS tersebut dengan cara skema pemulangan serta antisipasi penyebaran paham terorisme.

"Supaya sentimen negatif terhadap rencana itu gak berkembang terlalu jauh, mestinya pemerintah juga perlu menyampaikan skema dan rencananya secara jelas pada publik," kata Khairul.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya