PKS Dan Demokrat Ajukan Pansus Jiwasraya, Benny: Bukan Soal Jumlah, Tapi Untuk Apa Dana Yang Hilang

Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyerahkan surat pengajuan pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket terkait kasus Jiwasraya kepada pimpinan DPR RI, Selasa (4/2).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mencium adanya kejanggalan dalam kasus Jiwasraya. Sehingga, pansus menjadi perlu dibentuk.

“Kami mencium ada proses kejahatan ada proses untuk melakukan pembajakan di kasus Jiwasraya ini, mendapatkan uang begitu banyak dengan modus yang begitu canggih ya yang tadi disebut organizing crime, tentu dengan maksud-maksud tertentu,” ucap Benny di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/2).

Disinggung mengenai pembentukan pansus hak angket ini untuk mengungkap dugaan keterlibatan orang-orang lingkaran istana, Benny belum dapat menjawab pasti.

“Bahwa nanti ada kaitannya dengan istana atau tidak, nanti waktu penyelidikan kita akan gali itu lebih dalam,” katanya.

Menurutnya, kasus Jiwasraya bukan sebatas kasus kriminal biasa, atau kasus korupsi biasa. Jika kasus tersebut hanya sebatas korupsi biasa maka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan dan juga KPK.

“Tapi mencium kasus kriminal ini Jiwasraya ini, ada nuansa politik di dalamnya, kita tidak hanya menyoalkan berapa dana yang telah dimanipulasi di dalam kasus Jiwasraya, tetapi kami juga ingin menggali lebih lanjut lebih dalam dana ini sebetulnya dulu dipakai untuk apa saja,” jelasnya.

Dia menambahkan pengungkapan kasus ini bukan hanya sekadar mengembalikan dana nasabah tapi juga ingin menyelidiki secara detil ke mana aliran dana Rp.13,7 triliun itu mengalir.

“Bukan semata-mata untuk mengembalikan dana itu kepada nasabah, tetapi kita ingin melacak lebih jauh, dana ini dulu sebetulnya dipakai untuk apa,” tandasnya.