Evaluasi kinerja pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo masih terus berlanjut. Sejumlah kritik yang disampaikan sejumlah pihak yakni menyasar sejumlah kebijakan yang akan ditelurkan dan sedang disusun sang Presiden hingga hari ini.
Pengamat politik dari Saiful Mujani Reserch and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas melihat kecenderungan pemerintahan Jokowi yang berduet dengan KH. Maruf Amin, yaitu memelihara oligarki politik.
"Yang terlihat dari oligarki politiknya, sudah semakin terlihat di pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini," ujar Siroj saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/1).
Kecenderungan ini, disebutkan Siroj, terlihat dari sikap Jokowi yang kompromistis terhadap kerja-kerja pemerintahan. Hal itu bisa dilahat dari sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintah bersama dengan DPR.
Siroj mencontohkan revisi Undang-Undang (UU) KPK 19/2019 sebagai salah satu produk pemeliharaan oligarki politik.
"Saya kira itu indikasi-indikasi yang seperti revisi UU KPK itu disetujui oleh hampir semua partai politik. Dan tidak ada satu pimpinan partai politik yang mensupport Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) dari UU KPK. Semuanya sudah ikut mempertahankan," terangnya.
Selain itu, produk kebijakan yang juga hasil kompromi pemerintah dengan segelintir elit di pemerintahan terlihat di proses penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Siroj berujar, omnibus law yang digodok tidak bersifat akuntable dan transparan.
"Problemnya di sini saya kira penyusunannya ini cendrung tertutup. Belum terlihat ada upaya untuk mengajak ahli-ahli yang ada di luar pemerintahan dan di luar DPR untuk bersama-sama membahas itu," demikian Siroj.
