Berita

Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin/Net

Politik

Tak Dipungkiri, Obral Jabatan Hingga Lembek Menjaga Kedaulatan Jadi Catatan Minor Jokowi-Maruf

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 | 04:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Melewati 100 hari kinerja pemerintahan periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin beserta Kabinet Indonesia Maju dinilai belum menunjukkan kekuatan di bidang penegakan hukum.

Menurut Pengajar Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said, ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi Jokowi-Maruf ke depan. Meski diakui beberapa di antaranya sudah berjalan baik.

"Untuk catatan terkait hukum, pemerintah terlihat lemah terhadap isu-isu kedaulatan, yakni lembek terhadap kasus Natuna," kata Muhtar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/2).

Pemerintah seaka tak bisa berbuat banyak terhadap pelanggaran kapal China yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna yang beberapa waktu belakangan menjadi polemik.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di periode kedua, Presiden Jokowi belum menunjukkan komitmennya memperkuat lembaga antirasuah. Terlebih dengan adanya Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang banyak pihak dinilai melemahkan.

"Pemerintah bagus memilih Dewan Pengawas KPK, namun tidak berani memperkuat KPK," sambungnya.

Pun demikian dengan birokrasi yang tengah dibangun. Menurutnya, konsep omnibus law tidak dijalankan dengan serius oleh pemerintah.

"Omnibus law terkesan ditutup-tutupi, padahal konsepnya bagus. Kemudian masalah obral jabatan. Padahal dalam kampanye punya visi untuk penyerderhanaan kelembagaan," tegasnya.

Dari sekian kinerja yang sudah dijalankan di 100 hari kerja, Muhtar Said menilai hanya bidang pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlihat. Di bawah Menteri BUMN, Erick Thohir, BUMN patut diapresiasi.

"Pemerintahan Jokowi-Maruf bagus dalam reformasi BUMN," tandasnya.

Populer

Pemprov DKI Kembali Berduka, Gubernur Anies: Segera Ambil Wudhu Dan Shalat Ghaib Untuk Almarhum M. Hermawan

Sabtu, 19 September 2020 | 13:59

Datangi TPU Pondok Ranggon Jelang Tengah Malam, Anies Dapat 'Pesan' Dari Penggali Kubur

Minggu, 20 September 2020 | 00:21

Dikeroyok Pemerintah Pusat? Anies Baswedan: Mengapa Selalu Aku Yang Mengalah

Rabu, 16 September 2020 | 11:25

Satgasus Cakra Buana PDIP Minta Jokowi Bertaubat Ketimbang Lakukan Reshuffle

Rabu, 16 September 2020 | 09:59

Berkas Rampung, Jaksa Pinangki Segera Diseret Ke Meja Hijau

Rabu, 16 September 2020 | 00:57

Adhie Massardi: Jika 1 Dolar AS Sudah Rp 10 Ribu Berarti Kita Punya Presiden Yang Benar

Jumat, 11 September 2020 | 08:55

Arief Poyuono: Kalau Nyapres Lagi, Prabowo Subianto Butuh Kepastian Hukum Tidak Terlibat Pelanggaran HAM

Rabu, 16 September 2020 | 15:21

UPDATE

Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional

Senin, 21 September 2020 | 02:41

Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM

Senin, 21 September 2020 | 02:11

Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang

Senin, 21 September 2020 | 01:44

Jadi Timses Mantu Jokowi, Ini Penjelasan Jubir Sandiaga

Senin, 21 September 2020 | 01:30

Amini JK Soal Penundaan Pilkada, Komisi II: Perppu Pilkada Bukan Al Quran Yang Tak Bisa Diubah

Senin, 21 September 2020 | 00:54

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja

Senin, 21 September 2020 | 00:33

Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona

Senin, 21 September 2020 | 00:07

Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Adalah Wake Up Call Pentingnya Investasi

Minggu, 20 September 2020 | 23:40

Ridwan Kamil: Melawan Covid-19 Itu Seperti Perang, Semua Harus Bela Negara

Minggu, 20 September 2020 | 23:20

Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Minggu, 20 September 2020 | 22:45

Selengkapnya