Tiga program utama disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di awal periode dipilih. Ketiga program itu adalah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), penurunan angka stunting, dan pemenuhan obat-obatan serta alat kesehatan.
Bagi anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay ketiga program itu tampak sederhana. Tapi nyatanya tidak mudah untuk dikerjakan. Sebab, butuh kerja keras dan kesungguhan dari semua pihak yang terkait.
Dia kemudian mencontohkan JKN. Di mana masih ada defisit anggaran yang cukup besar. Pada akhir tahun 2019, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 32 triliun. Angka ini tidak sedikit dan tentu saja menyakitkan pemerintah.
Di tengah kontroversi defisit tersebut, sambungnya, pemerintah mengambil kebijakan yang dinilai kurang populer dengan menaikkan iuran BPJS bagi seluruh kelas. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung. Mencapai 100 persen.
“Ini tentu sangat menyulitkan masyarakat. Apalagi, ada 19,9 juta orang warga negara Indonesia yang pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Mereka tentu sangat kesulitan dengan adanya kenaikan itu,†tegasnya.
Selain persoalan defisit anggaran, masyarakat juga masih banyak yang mempersoalkan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Terutama data peserta PBI (penerima bantuan iuran).
Tidak sedikit di antara mereka yang merasa layak, tetapi kenyataannya tidak masuk dalam data PBI. Begitu juga sebaliknya, banyak di antara peserta PBI itu yang tidak layak, tetapi dimasukkan. Tidak jarang ini menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang terkait BPJS Kesehatan yang lain adalah pelayanan. Ini merupakan fakta belaka bahwa banyak masyarakat yang masih berkeluh kesah dengan pelayanan yang diberikan. Ada yang mengaku merasa dinomorduakan. Ada yang merasa pelayanannya tidak sebaik yang diberikan pada peserta non-BPJS.
“Ada juga yang mengatakan bahwa sistem rujukan yang diterapkan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan,†tegas wakil ketua fraksi PAN DPR RI itu.
