Digitalisasi Layanan Kependudukan, Jatim Operasikan Layanan Mirip ATM

Sebuah terobosan dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, yaitu dengan mengoperasikan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Seperti namanya, ADM memang terinspirasi dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Mesinnya pun cukup mirip. ADM sendiri berfungsi untuk mencetak berbagai dokumen kependudukan seperti e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, hingga kartu keluarga secara cepat, dan modern.

Jumat (31/1), perilisan layanan ADM ditandai dengan penyerahan mesin ADM dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Jombang. Penyerahan itu disaksikan Menko Pollhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada acara Rakor Pemerintahan Tahun 2020 Provinsi Jatim di Grand City.

Dengan begitu, saat ini terdapat sepuluh daerah di Jatim yang menjadi pilot project penggunaan ADM, di antaranya Kabupaten Magetan dan Kabupaten Jombang. Untuk ke depannya, diharapkan semua kabupaten/kota se-Jatim akan menggunakan perangkat ini, sehingga berbagai layanan administrasi publik dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan tidak berbiaya.

"Saya harap pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (PAPBD) tahun ini sudah bisa dibahas, agar segera bisa diintegrasikan di kab/kota se Jatim. Sehingga nantinya lewat inovasi ini Jatim tidak hanya sekedar kab/kotanya yang smart city tapi juga provinsi Jatim menjadi smart province,” ujar Khofifat seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/1).

ADM sendiri merupakan terobosan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendigitalisasi proses layanan. Fungsinya untuk mencetak dokumen kependudukan dalam waktu tidak lebih dari satu setengah menit dan dapat menggunakan QR Code. 

Mesin ini dipatok dengan harga Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per unit. Nantinya, ADM bisa beroperasi selama 24 jam, agar masyarakat bisa menggunakannya setiap waktu dan di mana pun sesuai kebutuhan.

Dengan adanya ADM di Jatim, maka tagline yang CETTAR (Cepat-Efektif/Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntabel-Responsif) yang selama ini diusung Pemprov terbukti nyata.

Selain itu, Khofifah juga berharap Program East Java Information Super Coridor (EJISC) yang digagas Pemprov Jatim nanti akan sinkron dengan layanan ADM. Dengan demikian, maka akan mempercepat berbagai layanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya  angka IPM di Jatim.

Sementara itu, Tito menyampaikan, sebagai provinsi pertama yang mengimplementasikan ADM, Jatim diharapkan bisa menjadi provinsi percontohan di Indonesia. Karena implementasi sistem ini kepentingannya bukan hanya untuk pemerintah tapi manfaatnya juga sangat besar bagi masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi Ibu Gubernur Khofifah karena begitu mendengar ADM akan diimplementasikan di Magetan, beliau langsung ingin hal ini juga bisa diimplementasikan di daerah lain di Jatim. Dan kita harapkan sebagai provinsi-provinsi lain bisa mencontoh Jatim," terang Tito.

Untuk keamanan, sistem ADM sendiri memiliki tiga sistem keamanan yaitu lewat finger print, irish mata, dan bentuk wajah. Sehingga, masyarakat juga tidak perlu khawatir, akan adanya penyalahgunaan data atau tercetaknya dokumen kependudukan ganda.

Kendati begitu, hasil cetak dokumen dari ADM hanya akan berupa kertas putih berformat A4. Namun pihak Kemendagri memastikan bahwa berkas yang tidak menggunakan tanda tangan basah ini sah.

Bahkan berkat peralihan dari kertas bersekuritas menjadi A4, kini negara bisa menghemat Rp 450 miliar dalam setahun untuk pengadaan kertas tersebut.