Berita

Arief Poyuono/Net

Nusantara

Arief Poyuono Desak Kemenhub Cabut IPKA Kapal Kabel Milik China

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 18:41 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Langkah pemerintah menerbitkan Izin Pelayaran Kapal Asing (IPKA) kepada dua kapal kabel milik China dikritik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Menurutnya, penerbitan tersebut menabrak asas cabotage yang sudah dianut oleh Indonesia.

"Kami sangat keberatan dan menolak keras atas diterbitkanya IPKA ini," kata Arief kepada wartawan, Kamis (30/1).

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu mengurai, penerbitan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 198/2020 tentang persetujuan kepada PT. Bahari Eka Nusantara untuk menggunakan kapal asing, yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri.


IPKA diberikan kepada cable ship Fu Hai dan cable ship Bold Maverick, yang keduanya berbendera Panama dan milik dari perusahaan China, S.B.Submarine System Co.LTD (SBSS)

Arief menuntut agar Kemenhub mencabut dan membatalkan izin pelayaran kedua kapal tersebut.

"Bahwa PT Bahari Eka Nusantara bukanlah perusahaan yang memiliki izin pengoperasian angkutan laut khusus untuk melakukan pemasangan kabel di bawah laut," katanya.

Demi menjaga keamanan dan pertahanan diperairan Indonesia, dia meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemenhan untuk tidak mengeluarkan security clearance bagi kedua kapal tersebut di perairan Indonesia

"Semoga tuntutan kami menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti guna terwujudnya kedaulatan maritim RI,” katanya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya