Berita

Arief Poyuono/Net

Nusantara

Arief Poyuono Desak Kemenhub Cabut IPKA Kapal Kabel Milik China

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 18:41 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Langkah pemerintah menerbitkan Izin Pelayaran Kapal Asing (IPKA) kepada dua kapal kabel milik China dikritik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Menurutnya, penerbitan tersebut menabrak asas cabotage yang sudah dianut oleh Indonesia.

"Kami sangat keberatan dan menolak keras atas diterbitkanya IPKA ini," kata Arief kepada wartawan, Kamis (30/1).

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu mengurai, penerbitan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 198/2020 tentang persetujuan kepada PT. Bahari Eka Nusantara untuk menggunakan kapal asing, yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri.


IPKA diberikan kepada cable ship Fu Hai dan cable ship Bold Maverick, yang keduanya berbendera Panama dan milik dari perusahaan China, S.B.Submarine System Co.LTD (SBSS)

Arief menuntut agar Kemenhub mencabut dan membatalkan izin pelayaran kedua kapal tersebut.

"Bahwa PT Bahari Eka Nusantara bukanlah perusahaan yang memiliki izin pengoperasian angkutan laut khusus untuk melakukan pemasangan kabel di bawah laut," katanya.

Demi menjaga keamanan dan pertahanan diperairan Indonesia, dia meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemenhan untuk tidak mengeluarkan security clearance bagi kedua kapal tersebut di perairan Indonesia

"Semoga tuntutan kami menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti guna terwujudnya kedaulatan maritim RI,” katanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya