Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi/Repro
Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi, mengatakan pada tahun 2020 di Aceh akan dikembangkan 290 gampong wisata.
Antusianisme desa wisata sedang meningkat pesat di daerah-daerah, hal ini ditujukan untuk peningkatan pengeluaran dana desa dalam APBDes untuk desa wisata mencapai hingga Rp 552 miliar.
Pencanangan desa wisata sedang menjadi trend baru di desa-desa guna menunjang sumber pendapatan baru bagi PADes (Pendapatan Asli Desa), dan ini sangat berdampak positif untuk mendongkrak perekonomian warga setempat.
“Saat ini terdapat 7.275 desa wisata yang telah berjalan di seluruh Indonesia sejak program Dana Desa ini digulirkan oleh pemerintah pusat. Program desa wisata ini telah menyerap sedikitnya 363.750 tenaga kerja lokal yang ada di tiap desa tersebut. Penghasilannya pun tidak tanggung-tanggung mencapai Rp 13 Triliun per tahun, dan telah menyumbang peningkatan yang signifikan terhadap PADes sebesar Rp 655 miliar/tahun,†jelas Fachrul Razi
Menurut riset, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah di Indonesia. Indonesia berpotesi untuk menciptakan desa wisata mencapai 20.000 objek wisata unggulan.
Selain itu, desa wisata itu akan dapat menyerap lapangan kerja lokal mencapai 1 juta tenaga kerja, bukan hanya tenaga kerja lokal tapi juga bisa menyumbangkan pendapatan mencapai Rp 36 triliun per tahun, dan peningkatan PADes hingga Rp 1,8 triliun/tahun.
Berangkat dari meningkatnya trend pembangunan desa wisata di level nasional, Fachrul Razi menyadari betul akan kekayaan dan keindahan alam yang ada di Aceh. Aceh yang letak geografisnya di pesisir pantai paling ujung barat Indonesia menyimpan sejuta keindahan alam yang dapat disulap menjadi objek-objek wisata unggulan berbasis pengelolaan pada aparatur desa.
Lebih lanjut, Fachrul Razi yang sudah dua periode di DPD RI akan mencanangkan untuk melahirkan 290 Desa wisata yang ada di dapilnya Aceh.
Kata Fachrul Razi, kedepan penggunaan anggaran desa harus dikurangi untuk hal-hal yang bersifat pembangunan sementara (konsumtif), tapi harus lebih banyak di alokasikan kepada hal-hal yang bersifat membangun jangka panjang (Produktif).
“Dana desa harus menjadi semacam stimulus untuk membantu roda perekonomian masyarakat desa hidup,†tutupnya.
