Solusi Banjir Di Underpass Kemayoran Bukan Sekadar Penambahan Pompa

SENIN, 27 JANUARI 2020 | 07:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Underpass Gandhi atau Underpass Kemayoran yang terendam banjir hingga kedalaman 250 sentimeter pada Jumat (24/1) hingga Minggu (26/1) merupakan lokasi terparah yang terdampak banjir.

Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran mengungkapkan banjir terjadi karena pompa yang berada di dalam underpass tidak mampu membuang air.

"Jadi, air yang dipompa terus keluar. Akhirnya nggak mampu (dibuang), balik lagi ke dalam (underpass Kemayoran)," kata Direktur PPK Kemayoran Riski Renando, di Jakarta, Minggu (26/1).

â€œAda waduk dan rawa di atas. Kita ada rumah pompa di situ, ada 3 pompa. Kapasitas 2.000 liter per detik, 1 pompa. Rawa ini yang berhubungan langsung dengan sungai (Sentiong)," ujar Riski lagi.

Karena sungai tersebut sudah penuh, maka air tersebut balik lagi ke bawah.

â€œJadi, dari rawa turun lagi ke waduk (lalu air buangan dari waduk kembali ke underpass Kemayoran)," terang Riski.

Banjir di Underpass Kemayoran juga dipicu karena ada pompa yang tidak berfungsi saat kejadian. Namun, kini sudah berfungsi kembali.
Penambahan pompa bukan satu-satunya solusi untuk menuntaskan banjir di Underpass Gandhi atau Underpass Kemayoran. Riski menilai upaya pencegahan banjir di underpass Kemayoran harus dilakukan secara komprehensif.

"Penambahan (pompa) mungkin iya, tapi kan bukan hanya penambahan saja. Ada hal-hal lain yang perlu juga. Mungkin tambah gorong-gorong, tambah saluran lain, atau mungkin jalan ini ditinggikan supaya air nggak masuk ke sini kalau pas hujan. Itu mungkin yang perlu kita lihat juga, desain secara keseluruhan, kawasan, bukan hanya 1 titik," terang Riski.
Mengenai pengelolaan Underpass Kemayoran, menurut Riski, berada di bawah kewenangan PPK Kemayoran. Namun, ia berharap seluruh pihak, termasuk Pemprov DKI, turut membantu penanganan banjir di Underpass Kemayoran.
"Kemayoran ini kan di bawah, hak pengelola itu di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Tapi di sini kan bukan hanya eksklusif Setneg atau Pemprov DKI. Karena juga yang tinggal di sini orang DKI juga," terang Riski.

Berita

Nusantara

Solusi Banjir Di Underpass Kemayoran Bukan Sekadar Penambahan Pompa

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India