Solusi Banjir Di Underpass Kemayoran Bukan Sekadar Penambahan Pompa

SENIN, 27 JANUARI 2020 | 07:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Underpass Gandhi atau Underpass Kemayoran yang terendam banjir hingga kedalaman 250 sentimeter pada Jumat (24/1) hingga Minggu (26/1) merupakan lokasi terparah yang terdampak banjir.

Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran mengungkapkan banjir terjadi karena pompa yang berada di dalam underpass tidak mampu membuang air.

"Jadi, air yang dipompa terus keluar. Akhirnya nggak mampu (dibuang), balik lagi ke dalam (underpass Kemayoran)," kata Direktur PPK Kemayoran Riski Renando, di Jakarta, Minggu (26/1).

â€œAda waduk dan rawa di atas. Kita ada rumah pompa di situ, ada 3 pompa. Kapasitas 2.000 liter per detik, 1 pompa. Rawa ini yang berhubungan langsung dengan sungai (Sentiong)," ujar Riski lagi.

Karena sungai tersebut sudah penuh, maka air tersebut balik lagi ke bawah.

â€œJadi, dari rawa turun lagi ke waduk (lalu air buangan dari waduk kembali ke underpass Kemayoran)," terang Riski.

Banjir di Underpass Kemayoran juga dipicu karena ada pompa yang tidak berfungsi saat kejadian. Namun, kini sudah berfungsi kembali.
Penambahan pompa bukan satu-satunya solusi untuk menuntaskan banjir di Underpass Gandhi atau Underpass Kemayoran. Riski menilai upaya pencegahan banjir di underpass Kemayoran harus dilakukan secara komprehensif.

"Penambahan (pompa) mungkin iya, tapi kan bukan hanya penambahan saja. Ada hal-hal lain yang perlu juga. Mungkin tambah gorong-gorong, tambah saluran lain, atau mungkin jalan ini ditinggikan supaya air nggak masuk ke sini kalau pas hujan. Itu mungkin yang perlu kita lihat juga, desain secara keseluruhan, kawasan, bukan hanya 1 titik," terang Riski.
Mengenai pengelolaan Underpass Kemayoran, menurut Riski, berada di bawah kewenangan PPK Kemayoran. Namun, ia berharap seluruh pihak, termasuk Pemprov DKI, turut membantu penanganan banjir di Underpass Kemayoran.
"Kemayoran ini kan di bawah, hak pengelola itu di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Tapi di sini kan bukan hanya eksklusif Setneg atau Pemprov DKI. Karena juga yang tinggal di sini orang DKI juga," terang Riski.

Berita

Nusantara

Solusi Banjir Di Underpass Kemayoran Bukan Sekadar Penambahan Pompa

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Bayang-Bayang LDII

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal