Berita

Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Pemerintah Jangan Sampai Tutupi Data Sebaran Corona Di Indonesia

MINGGU, 26 JANUARI 2020 | 14:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus transparan mengenai data sebaran virus corona di Indonesia. Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi kasus ini hanya karena menjunjung tinggi investasi.

Begitu pesan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/1).

“Janganlah hal-hal seperti ini dikompromikan dengan masalah investasi dll. Harusnya pemerintah transparan,” ujarnya.


Menurutnya, pemerintah harus terbuka dan segera menerbitkan travel warning ke negara tirai bambu tersebut. Di satu sisi, pemerintah harus turun tangan menjaga keberadaan WNI di Wuhan dan wilayah lain di China yang terdampak corona.

“Kalau menurut saya jangan ditutup-tutupin. Karena justru itu menjerumuskan negeri kita dalam penanganan,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Center for Systems Science and Engineering (CSSE), terlihat penyebaran virus mematikan ini sudah mencapai Amerika, Eropa, hingga Australia, dan Asia Tenggara.

Dalam grafik gambar yang disajikan oleh CSSE, terdapat lingkaran merah dan kuning. Lingkaran merah menunjukkan lokasi yang positif terjangkit virus corona, sementara kuning masih belum dikonfirmasi.

Sejak Sabtu (25/1) pukul 12.00 waktu setempat atau Minggu (26/1) pukul 00.00 dinihari WIB, total korban yang positif terjangkit virus corona se-dunia disebutkan mencapai 1.448 orang. Di antaranya 42 orang meninggal dan 39 lainnya berhasil disembuhkan.

Di daratan China sebarannya sebanyak 1.399 kasus, Thailand 7 kasus, Hong Kong 5 kasus, Prancis 3 kasus, Taiwan 3 kasus, Jepang 2 kasus, Makau 2 kasus, Korea Selatan 2 kasus, dan Amerika Serikat 2 kasus.

Virus ini juga telah menyebar ke negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dengan 3 kasus, Malaysia 3 kasus, dan Australia 4 kasus.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya