Berita

Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Pengamat: Hasto Ingin Meminimalisir Nama Lain Terseret Kasus Wahyu Setiawan

MINGGU, 26 JANUARI 2020 | 02:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tersangka Harun Masiku mulai disebut sebagai korban penyalahgunaan kekuasaan oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal tersebut kerap diungkap pihak PDI Perjuangan kepada publik belakangan ini.

Isu tentang Harun menjadi korban mencuat setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal tersebut usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Saeful Bahri pada Jumat (24/1).

Menanggapi pernyataan Hasto, peneliti Institut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata mengatakan, setiap orang yang terlibat dalam kasus korupsi selalu menganggap dirinya sebagai korban ataupun diframing turut terlibat.


"Semua pesakitan akan mem-framing mereka adalah korban, itu logika umum. Semua pelaku korupsi mereka akan mem-framing bahwa diri mereka adalah korban. Itu kan rumus umum. Makanya kalau kita terjebak di situ ya masalah ini nggak akan maju-maju," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/1).

Apalagi, Hasto pun sempat menyampaikan bahwa dirinya di-framing oleh pihak-pihak tertentu agar seolah-olah terlibat dalam kasus suap yang menjerat kadernya. Penyampaian menjadi korban framing itu disampaikan Hasto saat Rakernas PDIP beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Dian, Hasto atau PDIP sendiri lah yang melakukan framing tersebut. Framing yang dimaksud ialah menyebut Harun menjadi korban atas penyalahgunaan kekuasaan Komisioner KPU.

"Dia mem-framing dirinya, ya itu sudah rumus baku bahwa dalam keilmuan komunikasi semua pelaku kejahatan korupsi pasti ngaku saya korban," katanya.

Bahkan, Dian menduga framing yang dilakukan oleh politisi PDIP bertujuan agar kasus suap tersebut tidak menyeret banyak korban nlaib dari PDIP.

"PDIP juga punya agenda setting bahwa kasus ini agar meminimalisir korban atau cipratan itu ke wajah PDIP. Maka ini disebut agenda dia mem-framing dirinya sendiri," jelasnya.

"Saya melihat agenda yang diatur mulai Adrian, dari Hasto, bahwa PDIP adalah korban kekuasaan yang disalahgunakan. Bagi saya, agenda settingnya adalah bagaimana caranya kasus ini terlokalisir, walaupun terciprat ke PDIP itu nggak banyak-banyak amat," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya