Berita

Menko Polhukam Mahfud Md/Net

Pertahanan

Mahfud Minta Malaysia Ikut Tanggung Jawab Terkait Penculikan WNI Oleh Abu Sayyaf

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 19:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf kepada WNI terjadi lagi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari kasus yang kerap terjadi itu.

Menurutnya, dalam hal ini Malaysia sudah semestinya ikut bertanggung jawab.

"Saya akan berundinglah, akan bicara dengan pihak Malaysia agar sama-sama ambil tanggung jawab peristiwa yang berkali-kali terjadi. Sudah 44 orang kita diculik, sekali culik 3-5 orang," kata Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (25/1).


Penyanderaan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas. Dari semua korban penculikan Abu Sayyaf, pemerintah telah berhasil membebaskan 38 WNI, sementara satu orang tewas melarikan diri dengan cara terjun ke laut.

"Semua berhasil dibebaskan tetapi buang biaya, waktu dan sebagainya," kata Mahfud lagi.

Mahfud mengingatkan lagi tentang keberadaan Malifindo. Poros Mafilindo telah ada sejak era Presiden Sukarno, yaitu kerja sama Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Lewat Malifindo, diharap bisa terjalin kerja sama untuk mengusir Kelompok Abu Sayyaf.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah memberikan pernyataan resmi meminta peran aktif Malaysia dalam mengantisipasi dan menangani Kelompok Abu Sayyaf.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu dalam kunjungan ke Indonesia kemarin mengatakan masalah penyanderaan nelayan Indonesia menjadi salah satu topik yang dibahas dengan Menhan RI Prabowo Subianto.

Sabu mengaku Malaysia kesulitan mengamankan perairan yang rawan pembajakan. Malaysia juga memerlukan kapal serta peralatan lebih canggih untuk mendeteksi kapal-kapal pembajak.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya