Berita

Menko Polhukam Mahfud Md/Net

Pertahanan

Mahfud Minta Malaysia Ikut Tanggung Jawab Terkait Penculikan WNI Oleh Abu Sayyaf

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 19:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf kepada WNI terjadi lagi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari kasus yang kerap terjadi itu.

Menurutnya, dalam hal ini Malaysia sudah semestinya ikut bertanggung jawab.

"Saya akan berundinglah, akan bicara dengan pihak Malaysia agar sama-sama ambil tanggung jawab peristiwa yang berkali-kali terjadi. Sudah 44 orang kita diculik, sekali culik 3-5 orang," kata Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (25/1).


Penyanderaan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas. Dari semua korban penculikan Abu Sayyaf, pemerintah telah berhasil membebaskan 38 WNI, sementara satu orang tewas melarikan diri dengan cara terjun ke laut.

"Semua berhasil dibebaskan tetapi buang biaya, waktu dan sebagainya," kata Mahfud lagi.

Mahfud mengingatkan lagi tentang keberadaan Malifindo. Poros Mafilindo telah ada sejak era Presiden Sukarno, yaitu kerja sama Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Lewat Malifindo, diharap bisa terjalin kerja sama untuk mengusir Kelompok Abu Sayyaf.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah memberikan pernyataan resmi meminta peran aktif Malaysia dalam mengantisipasi dan menangani Kelompok Abu Sayyaf.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu dalam kunjungan ke Indonesia kemarin mengatakan masalah penyanderaan nelayan Indonesia menjadi salah satu topik yang dibahas dengan Menhan RI Prabowo Subianto.

Sabu mengaku Malaysia kesulitan mengamankan perairan yang rawan pembajakan. Malaysia juga memerlukan kapal serta peralatan lebih canggih untuk mendeteksi kapal-kapal pembajak.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya