Berita

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Net

Politik

Jokowi Sindir Yasonna, Pengamat: Indikasi Kuat Akan Dipecat

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 13:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sindiran yang disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap menterinya untuk tidak asal berbicara, mengindikasikan kuat akan memecat Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto mengatakan, Yasonna tidak memiliki etika yang baik sebagai pejabat publik lantaran selalu berbicara pada posisi yang berbeda, satu sisi sebagai menteri dan satu sisi sebagai petugas partai.

"Ya politik itu kan ukurannya etika ya, nah pejabat politik seperti menteri itu kan etikanya kan dia (Yasonna) pasti hari ini bicara Menkumham, sebentar sore bicara sebagai partai, itu kan sudah cidera etikanya," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/1).

"Itu terjadi konflik interest yang luar biasa," katanya menegaskan.

Sehingga, lanjut Satyo, sindiran Jokowi kepada Yasonna agar tidak asal berbicara apalagi berbicara soal data dan informasi menandakan kepala negara akan segera memecat Yasonna dari jabatannya di kabinet.

"Indikasi dipecat menurut saya kuat ya, karena akhirnya yang dipertaruhkan kan bukan cuma partai ya tapi kredibilitas pemerintah gitu," kata Satyo.

Ditambahkan, sindiran Jokowi bukan hanya ditunjukkan untuk Yasonna, melainkan para menteri lainnya yang dianggap Satyo sangat unik.

"Kita juga paham nih menteri kabinet Jokowi yang sekarang ini kan bisa dikatakan banyak yang unik-unik nih. Ya contohnya kayak Yasonna, terus Menkominfo ya kan, kaya gitu-gitu lah," pungkasnya.

Presiden Jokowi meminta para bawahannya untuk berhati-hati dalam memberikan informas. Informasi yang disampaikan harus benar-benar sudah dicek kebenarannya.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebelumnya melaporkan Yasonna ke KPK atas dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan terkait kasus yang menjerat kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Yasonna sempat menyebut Harun masih di luar negeri, padahal sudah ada di Indonesia.

Populer

Akankah Sejarah Terulang Untuk Keempat Kalinya, Kabareskrim Yang Jadi Kapolri?

Minggu, 25 Oktober 2020 | 18:31

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Pengamat: Ke Mana Demokrat-PKS-KAMI Pasca Demo, Kok Yang Muncul Gerindra?

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:52

Ahmad Yani Mau Dijemput Polisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:43

Lecehkan Institusi Kepolisian, Arteria Dahlan Tantang Polri Tangkap Richard Muljadi

Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:50

Balas Sentimen Anti-Islam, Supermarket Di Negara-negara Arab Boikot Produk Prancis

Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:36

Iwan Sumule: Jangankan Penghina Prabowo, Penista Agama Saja Bisa Jadi Komisaris BUMN

Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:56

UPDATE

Baru Dua Hari Dirawat, Pasien Positif Corona Di Solo Kabur

Rabu, 28 Oktober 2020 | 03:14

Bantah Jimly Soal Diktator Konstitusional, Jika Tidak Terbukti, Itu Kejahatan Keamanan

Rabu, 28 Oktober 2020 | 03:08

Isu Kudeta Merangkak Berembus, Firman Daeli Sarankan Pembantu Kabinet Loyal Pada Jokowi

Rabu, 28 Oktober 2020 | 02:50

Ridwan Kamil Turba Pantau Penyaluran Bansos Di Jabar

Rabu, 28 Oktober 2020 | 02:44

Sukamta: Pernyataan Macron Bahayakan Keharmonisan Dunia

Rabu, 28 Oktober 2020 | 02:00

Gugatan Machfud Arifin-Mujiaman Kandas, Gambar Risma Boleh Jadi Bahan Kampanye

Rabu, 28 Oktober 2020 | 01:32

Survei Indikator Dekati Kebenaran, Demokrasi Menurun Karena Rakyat Tidak Berdaulat

Rabu, 28 Oktober 2020 | 00:56

Ujang Komarudin: Legitimasi Pemerintahan Menurun, Alasan PDIP Tuduh Pihak Lain Mengkudeta Jokowi

Rabu, 28 Oktober 2020 | 00:46

Praktisi Hukum: Izin Pembangunan "Jurrasic Park" Di Taman Nasional Komodo Irasional!

Rabu, 28 Oktober 2020 | 00:30

Arus Libur Panjang Terpantau Landai, Kakorlantas: Kesadaran Masyarakat Peduli Kesehatan Tinggi

Rabu, 28 Oktober 2020 | 00:22

Selengkapnya