Berita

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Net

Politik

Jokowi Sindir Yasonna, Pengamat: Indikasi Kuat Akan Dipecat

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 13:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sindiran yang disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap menterinya untuk tidak asal berbicara, mengindikasikan kuat akan memecat Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto mengatakan, Yasonna tidak memiliki etika yang baik sebagai pejabat publik lantaran selalu berbicara pada posisi yang berbeda, satu sisi sebagai menteri dan satu sisi sebagai petugas partai.

"Ya politik itu kan ukurannya etika ya, nah pejabat politik seperti menteri itu kan etikanya kan dia (Yasonna) pasti hari ini bicara Menkumham, sebentar sore bicara sebagai partai, itu kan sudah cidera etikanya," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/1).


"Itu terjadi konflik interest yang luar biasa," katanya menegaskan.

Sehingga, lanjut Satyo, sindiran Jokowi kepada Yasonna agar tidak asal berbicara apalagi berbicara soal data dan informasi menandakan kepala negara akan segera memecat Yasonna dari jabatannya di kabinet.

"Indikasi dipecat menurut saya kuat ya, karena akhirnya yang dipertaruhkan kan bukan cuma partai ya tapi kredibilitas pemerintah gitu," kata Satyo.

Ditambahkan, sindiran Jokowi bukan hanya ditunjukkan untuk Yasonna, melainkan para menteri lainnya yang dianggap Satyo sangat unik.

"Kita juga paham nih menteri kabinet Jokowi yang sekarang ini kan bisa dikatakan banyak yang unik-unik nih. Ya contohnya kayak Yasonna, terus Menkominfo ya kan, kaya gitu-gitu lah," pungkasnya.

Presiden Jokowi meminta para bawahannya untuk berhati-hati dalam memberikan informas. Informasi yang disampaikan harus benar-benar sudah dicek kebenarannya.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebelumnya melaporkan Yasonna ke KPK atas dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan terkait kasus yang menjerat kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Yasonna sempat menyebut Harun masih di luar negeri, padahal sudah ada di Indonesia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya