Berita

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Kata Hasto, Beasiswa Ratu Inggris Jadi Alasan PDIP Ngotot Perjuangkan Harun Masiku

JUMAT, 24 JANUARI 2020 | 16:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto baru saja selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diperiksa kurang lebih 7 jam, terhitung sejak pukul 09.00 hingga pukul 15.10 dan dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Kepada para wartawan, Hasto mengaku dikonfirmasi soal kader PDIP Harun Masiku dalam kasus suap upaya Pergantian Antar Waktu (PAW) yang turut menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Ya, ada pertanyaan (Harun Masiku)," ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK? Kuningan, Jakarta, Jumat (24/1).


Kepada penyidik KPK, dia menjelaskan kronologis kenapa PDI Perjuangan memperjuangkan Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019, atau tiga pekan sebelum pemilu legislatif (pileg) digelar.

Menurut Hasto, kasus serupa pun pernah terjadi di PDI Perjuangan saat caleg PDI Perjuangan Sutradara Ginting meninggal dunia.

"Kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik. Jadi kami memberikan keterangan terkait hal tersebut (ke penyidik KPK)," kata Hasto.

Alasan lain, kenapa PDI Perjuangan "keukeuh" menginginkan Harun Masiku mengisi "kursi panas" Nazarudin Kiemas lantaran Harun merupakan kader terbaik PDI Perjuangan yang mendapatkan penghargaan dari ratu Inggris.

"Mengapa saudara Harun? Kami juga memberikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang yang baik. Sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law,” pungkasnya.

Hingga saat ini Harun Masiku masih menjadi buronan KPK sejak ditetapkan tersangka kasus ini pada (9/1) bersama tiga orang lainnya yakni Saeful Bahri, Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya