Berita

Menkumham, Yasonna Laoly/Net

Politik

Desak Jokowi Pecat Yasonna Laoly, MAKI: Bikin Malu Presiden Dan Bangsa Indonesia

JUMAT, 24 JANUARI 2020 | 13:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, yang tidak akurat soal keberadaan Harun Masiku terus menuai kritik masyarakat. Desakan pemecatan Yasonna pun makin menguat.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, ucapan Yasonna yang tidak akurat dinilai bukan hanya mempermalukan diri sendiri. Namun juga telah mempermalukan Presiden Joko Widodo dan bangsa Indonesia.

"Justru dalam kontennya, sebagai menteri dia (Yasonna) mempermalukan presiden, bukan mempermalukan sendiri. Mempermalukan presiden dan bangsa Indonesia di hadapan dunia internasional. Karena negara Indonesia katanya beradab, ber-Pancasila, tapi punya menteri yang diduga melanggar HAM ini," ucap Boyamin Saiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/1).


Untuk itu, Boyamin mendesak agar Presiden Jokowi untuk segera memecat Yasonna dari jabatannya sebagai Menkumham.

"Ya menurut saya itu bukan hanya pantas untuk mundur, tapi sudah harus mundur. Karena dia menjadi tidak kompeten. Dia menteri Hukum dan HAM, ketika dia menyatakan itu dia melanggar HAM," tegasnya.

Diketahui, Yasonna sempat membantah informasi keberadaan politikus PDIP Harun Masiku, tersangka suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sudah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1).

Namun, pernyataan Yasonna tersebut mentah setelah Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan Harun telah kembali ke Indonesia sehari setelah pergi ke Singapura pada Senin (6/1).

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya