Berita

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi/Net

Nusantara

Edy Rahmayadi: Omnibus Law Itu Bukan Penghalang, Harus Jalan Terus

JUMAT, 24 JANUARI 2020 | 01:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak menimbulkan efek negatif. Justru sebaliknya, aturan yang mencakup RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian tersebut akan memberikan hal positif.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi berkenaan dengan beragam respons masyarakat mengenai UU sapu jagat ini.

“Omnibus Law itu harus jalan karena memangkas prosedur birokrasi, bukan penghalang. Dia memudahkan jalannya pembangunan,” ujar Edy dilansir dari Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (23/1).


Edy berharap, seluruh kalangan masyarakat memahami secara mendalam mengenai hal-hal yang diatur dalam Omnibus Law. Dengan demikian, akan ada pemahaman bersama bahwa seluruh poin-poin dalam Omnibus Law tersebut mempunyai tujuan untuk memudahkan pembangunan.

“Itu untuk memudahkan pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat. Saya tiga kali ikut rapat membahas itu, tidak ada sedikitpun yang negatif. Jadi jangan disalahartikan,” pungkasnya.

Kamis siang, kalangan buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Sumut. Mereka berpandangan, Omnibus Law tidak berpihak pada buruh karena menghilangkan beberapa hak buruh.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya