Dahnil Anzar Simanjuntak/RMOL
Persoalan perbatasan masih membayangi kedaulatan wilayah NKRI. Polemik masuknya kapal Coast Guard China ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia membuktikan kurangnya pengamanan di wilayah perbatasan.
Kendati demikian, untuk memperkuat pertahanan Indonesia di perbatasan diperlukan banyak usaha dari berbagai pihak. Bukan hanya dari TNI ataupun Kementerian Pertahanan yang memang memiliki tugas tersebut.
Mengutip yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan), jurubicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan pentingnya diplomasi dalam meningkatkan pertahanan bagi Indonesia.
"Tadi juga ada feeding dari Bu Menlu terkait dengan politik perbatasan, diplomasi perbatasan kita," ujar Dahnil di sela-sela Rapim di kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (23/1).
"Jadi catatan, tentu, bagi pihak Kemhan dan masukan bagi TNI. Bagaimana menjaga, selain diplomasi, juga ada kerja sama pertahanan, dalam hal ini kerja sama militer dan keamanan," lanjutnya.
Agar peristiwa yang terjadi di Laut Natuna Utara tidak terjadi lagi, Dahnil menjelaskan saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah meninjau beberapa kebijakan.
"Fokus salah satunya ada penguatan
choke point di banyak daerah seperti radar, kemudian perbanyak kapal laut kita, kapal perang maupun kapal yang lain," imbuh Dahnil.
Dahnil menjelaskan, saat ini penguatan
choke point tersebut adalah pekerjaan jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, Kemhan akan menggodoknya di Rapim yang masih berlangsung.
