Berita

Ilustrasi Garuda Indonesia/Net

Bisnis

Utang Rp 7 Triliun, PR Besar Jajaran Direksi Baru Garuda

RABU, 22 JANUARI 2020 | 12:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Garuda Indonesia memiliki utang yang jatuh tempo pada 2020.  Data yang  dimiliki Ombudsman, utang Garuda yang jatuh tempo pada Mei 2020 itu nilainya sebesar 500  juta dolar atau sekitar Rp7 triliun, dengan kurs Rp14 ribu per dolar AS.

Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran direksi Garuda yang baru saja ditetapkan, selain masalah internal lain yang harus dibereskan.
 
Pengamat penerbangan Alvin Lie, usai pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), menyebutkan jajaran direksi yang baru harus cari utang yang lebih murah dari utang lama.


"Data yang dimiliki Ombudsman, utang Garuda jatuh tempo Mei 2020 sebesar 500 juta dolar. Itu tidak mungkin dibayar dengan modal atau hasil bisnis, pasti dibayar dengan utang lagi. Harus cari utang yang lebih murah dari utang lama," urainya saat dihubungi, Rabu (22/1).

Pekerjaan rumah lainnya, menurut Alvin adalah kebersamaan yang masih terkotak-kotakan. "Ini tidak sehat," tegas Alvin.

Alvin juga menyoroti usia tubuh pesawat boeing milik Garuda yang sudah mencapai 8-10 tahun. Menurutnya, banyak pesawat boeing itu yang sudah tidak efisien lagi.

"Dari aspek keselamatan tidak masalah, tetapi efisiensinya sudah menurun," jelasnya.

Untuk itulah Garuda harus melakukan peremajaan. Meski demikian Alvin mengakui hal itu bukanlah pekerjaan mudah mengingat pesawat Boeing 737-800 dibanderol sekitar 80 juta atau Rp1,12 triliun.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia yang belangsung hari ini, Rabu (22/1) telah resmi menunjuk Irvan Setiaputera menjadi direktur utama.

Selain menunjuk Irvan menjadi bos Garuda, RUPSLB pun mengangkat Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama. RUPSLB juga  mengangkat Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen dan Peter F. Gontha sebagai Komisaris.

Berikut susunan lengkapnya:
Komisaris Utama: Triawan Munaf
Wakil Komisaris Utama: Chairal Tanjung
Komisaris Independen: Elisa Lumbatoruan
Komisaris Independen: Yenny Wahid
Komisaris: Peter F. Gontha

Direktur Utama: Irvan Setiaputra
Wakil Direktur Utama: Dony Oskaria
Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea
Direktur Teknik: Rahmat Hanafi
Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi: Ade R. Susardi
Direktut Niaga dan kargo: M Rizal Pahlevi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fuad Rizal
Direktur Human Capital: Aryaperwira Adileksana.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya